Politik

Diklat Pend.Karakter dan Bela Negara

Posted on Updated on

karakterTanggal 3 s.d. 7 Desember 2012 saya mengikuti diklat  pendidikan karakter dan bela negara bagi guru Pembina OSIS SMK di Resimen Induk Kodam Jaya (Rindam Jaya), Condet, Jakarta Timur. Peserta terdiri dari berbagai provinsi antara lain : Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Penyelenggara Utama kegiatan adalah Direktorat SMK Kemendikbud RI. Namun pelaksanaan diserahkan pada para TNI yang bertugas di Dodik Bela Negara Rindam Jaya.

Ada beberapa catatan yang bisa saya bagi melalui tulisan ini :

  1. Daftar peserta awal berjumlah 290, saat registrasi baru ada 145 orang guru, artinya masih belum hadir sejumlah 145 orang. Lalu panitia mulai menghubungi berbagai SMK terutama di Banten dan DKI Jakarta untuk mengirimkan gurunya. Satu per satu peserta berdatangan, bahkan sampai Rabu malam tanggal 5 Desember 2012 masih ada yang berdatangan. Namun diantara peserta yang datang menyusul ternyata ada yang bukan guru, tapi alumni sekolah tersebut dan berprofesi sebagai pelatih ekskul. Sampai akhirnya terkumpul peserta sebanyak 222 orang, artinya bertambah 77 orang selama 3 hari. Hal ini tentu saja menjadi hal yang kurang nyaman bagi kami yang hadir dari awal.
  2. Materi yang diberikan sebagian besar tidak jauh dari materi mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), bidang studi yang saya ajarkan, tidak ada sesuatu yang baru dan cenderung membosankan dalam cara penyampaian.
  3. Hanya materi fisik dan PBB saja yang saya anggap tambahan sebagai olahraga, karena saya sudah lama sekali tidak berolahraga secara teratur, serta kehidupan ala tentara di Barak.

garudaDemikian tulisan singkat tentang diklat yang saya ikuti. Mudah – mudahan ada perbaikan bagi diklat sejenis di tahun – tahun yang akan datang, serta bermanfaat bagi para pembaca yang akan mengikuti diklat sejenis. Diklat apa yang sudah anda ikuti ??mari berbagi

Uniknya Pilpres di AS

Posted on

Rakyat Amerika Serikat akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan presiden (pilpres) pada 6 November untuk menentukan presiden AS yang baru. Tapi tahukah Anda, rakyat AS sebenarnya tidak secara langsung memilih presiden dan wakil presiden mereka?

Dengan sistem pemilu AS yang unik, seperti dilansir AFP, Senin (5/11/2012), sebenarnya secara teknis rakyat AS hanya memilih ‘elector’ dalam Electoral College, yang nantinya akan memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden AS yang baru. Electoral College merupakan institusi yang bertugas memilih Presiden dan Wakil Presiden AS secara langsung, setiap 4 tahun sekali.

Para anggota Electoral College dibedakan berdasarkan negara bagian di AS, plus Distrik Columbia (DC). Total ada 538 anggota Electoral College di AS, yang terdiri atas 435 anggota DPR AS dan 100 anggota Senat AS, serta 3 pemilih dari Distrik Columbia (DC).

Setiap negara bagian AS, termasuk DC, memiliki minimum 3 suara Electoral College. Semakin besar populasi negara bagian tersebut, semakin banyak suara Electoral College-nya.

Seperti negara bagian California yang memiliki 55 suara Electoral College, Texas dengan 38 suara, serta New York dan Florida yang sama-sama memiliki 29 suara. Keempat negara bagian dengan suara Electoral College terbanyak tersebut seringkali menjadi rebutan kedua kandidat.

Dalam sistem pemilu AS, ada sekitar 40 negara bagian AS sudah bisa dibaca posisinya apakah akan dimenangkan oleh Partai Demokrat atau Partai Republik. Yang menjadi pertarungan kedua kandidat ada pada ‘swing states’ atau negara-negara bagian yang dipenuhi ‘swing voters’, yakni para pemilih yang masih belum menentukan atau belum yakin dengan pilihan mereka dalam pilpres.

Negara bagian Florida menjadi ‘swing state’ terbesar dengan 29 suara Electoral College. Disusul Ohio dengan 18 suara, North Carolina dengan 15 suara dan Virginia dengan 13 suara. Kandidat yang berhasil memenangkan suara populer di masing-masing negara bagian, berhak meraih seluruh suara Electoral College, atau biasa disebut dengan istilah ‘the winner takes all’.

Dalam pilpres AS ini, kedua kandidat akan memperebutkan 538 suara anggota Electoral College. Untuk menjadi pemenang, capres AS harus meraih total 270 suara Electoral College dari 50 negara bagian AS. Jika terjadi kondisi imbang atau seri, yakni masing-masing capres berhasil meraih 269 suara Electoral Vote, maka pihak DPR AS yang kini didominasi Partai Republik, akan memilih langsung presiden AS.

Setelah pemungutan suara selesai, para elector (orang yang memiliki mandat atas suara pemilu/electoral votes) akan menggelar konvensi di ibukota negara bagian untuk memberikan suara mereka. Dalam pertemuan yang akan berlangsung pada 17 Desember 2012 inilah pilpres benar-benar digelar secara langsung. Mereka akan secara resmi memilih presiden dan wakil presiden AS.

Nah, siapa saja yang bisa menjadi elector? Pemegang electoral votes alias elector diangkat oleh dewan pimpinan partai di tingkat negara bagian. Penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan loyalitas kepada partai dan diyakini tidak akan mengkhianati suara rakyat dan suara partai yang diwakilinya.

Para elector dipilih oleh partai sebelum pemilu berlangsung, dengan waktu yang berbeda-beda di setiap negara bagian. Juga tidak ada pengumuman resmi dari partai terkait proses penetapan atau pengangkatan elector.

Banyak kritikan terhadap sistem pilpres AS yang unik ini. Para pengamat menilai, sistem Electoral College tersebut tidak merefleksikan keinginan atau aspirasi rakyat AS yang sebenarnya. Sebabnya, saat konvensi Electoral College berlangsung, banyak hal bisa terjadi. Ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan elector memberikan pilihan yang sama dengan amanat partai dan konstituennya.

Dalam Electoral College, negara bagian boleh meminta ataupun tidak meminta para elector memilih berdasarkan hasil pilpres. Jadi setiap elector bisa saja memilih capres yang berbeda dari capres pilihan mayoritas rakyat di tingkat negara bagian.

Hal inilah yang terjadi pada pilpres tahun 2000 lalu, ketika kandidat Demokrat Al Gore memenangkan suara populer nasional (popular vote). Namun ternyata kandidat Republik George W Bush mampu meraih suara Electoral College lebih banyak, yakni 271 suara, sehingga akhirnya dia terpilih menjadi Presiden AS.

Namun para pendukung sistem Electoral College berargumen bahwa sistem pemilu langsung yang memperbolehkan rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden mereka, tidak adil bagi kesejahteraan rakyat. Karena nantinya wilayah yang padat penduduk yang memiliki suara lebih banyak, akan lebih diperhatikan daripada wilayah yang sedikit penduduknya dengan suara yang lebih sedikit.

Dikutip dari : http://news.detik.com/read/2012/11/05/124401/2081571/1148/uniknya-pilpres-as-harus-raih-270-suara-electoral-college-untuk-menang

Demokrasi “Ala Jogja”

Posted on

Rabu, 10 Oktober Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam VIII secara resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Untuk pertama kalinya seorang Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik langsung oleh Presiden RI. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Presiden di sela kunjungan kerjanya di Kota Pelajar.
Menurut Mendagri, Gamawan Fauzi, selama ini Gubernur Yogyakarta tidak pernah dilantik. Masa tugas Sultan menjadi gubernur biasanya cukup melalui surat perpanjangan. Namun, dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta, Sultan dan Paku Alam harus dilantik.
Biasanya gubernur provinsi lain cukup dilantik Menteri Dalam Negeri. “Pelantikan (Gubernur DI Yogyakarta) harus Presiden, kalau berhalangan baru Wakil Presiden, kalau berhalangan juga baru Menteri Dalam Negeri,” kata Gamawan. Dikutip dari laman Presidensby.info,.

Pelantikan ini dilakukan setelah disahkan UU tentang keistimewaan Yogyarta, yaitu UU Nomor 13 tahun 2012. Pada UUK yang berisi 16 bab dan 51 pasal ini mengatur lima aspek keistimewaan. Antara lain mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerintah DIY, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata ruang.

Pada poin mekanisme pengisian jabatan disebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi oleh Sultan dan Paku Alam (PA) yang bertahta sesuai dengan paugeran Keraton serta Pura Pakualaman. Hal ini memastikan bahwa konflik internal Pura Pakualaman dengan adanya adipati kembar tidak menjadi soal. Sebab, KPH Ambarkusumo yang dinobatkan menjadi PA IX sejak 1999 otomatis menjabat sebagai Wakil Gubernur.DIY.

Dengan adanya UU tersebut, maka berlaku pula “demokrasi ala Yogya”. Demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Biasanya dilakukan melalui pemilihan umum, atau pun perwakilan. Sedangkan di Yogya , rakyat malah menghendaki sebaliknya, yaitu tidak usah ada pemilu ataupun pemilihan untuk kepala daerahnya. Rakyat justru protes dan menentang pada saat diusulkan agar diadakan pemilihan untuk kepala daerah di yogayakrta, sama dengan daerah lain.

Dengan demokrasi ala Yogya ini, maka praktis kembali pada “system monarki” ala Polybios. Konsekuensinya Sultan dan Pakualam harus bisa mempersiapkan suksesi untuk pemimpin selanjutnya. Yaitu pemimpin yang cakap, mengayomi rakyat, mampu bersikap adil, dll. Serta yang penting dapat diterima oleh rakyat Yogya. Mudah2 konflik dan pengalaman yang terjadi di keratin Solo (adanya raja kembar), bisa menjadi pelajaran bagi Kesultanan Yogyakarta (Mataram Islam)

 

Agustusan dan Lebaran

Posted on Updated on

Dalam 3 tahun terakhir bulan Ramadhan (puasa) jatuh di bulan Juli – Agustus, bahkan tahun depan (2013) juga masih di bulan Agustus.  Ada satu momen yang sedikit berkurang, yaitu peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya peringatan HUT kemerdekaan dilaksanakan secara murah, meriah, massal, menyenangkan dan menghibur (5M).

Tahun 2011 peringatan HUT kemerdekaan dilaksanakan sebelum datangnya bulan Ramadhan 1432 H. Namun tahun ini (2012), Ramadhan jatuh pada tanggal 20 Juli, sepuluh hari sebelum masuk bulan Agustus. Hampir di semua tempat di Indonesia tidak ada peringatan HUT kemerdekaan yang mengandung unsur “5M” tadi, termasuk di sekolah – sekolah . Peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini cukup diperingati dengan membaca doa, tahlil, tahmid dan membaca surat Yasin sekaligus berbuka bersama pada hari Jumat, 17 Agustus 2012. Menjerit para pedagang bendera, pedagang pinang, pedagang umbul – umbul, yang biasanya meraih untung tahunan karena pada tahun ini sangat sepi pembeli. Boro – boro untung, kembali modal saja sudah bersyukur. Masyarakat lebih memilih kebutuhan untuk lebaran, daripada untuk “agustusan”, sesuatu yang realistis di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Upacara bendera  dilakukan 2 hari menjelang Idul Fitri 1433 H. Bagi pegawai negeri tidak sedikit yang keberatan untuk mengikutinya, terutama bagi mereka yang sudah memesan tiket pulang kampung jauh hari sebelumnya. Begitu pula bagi para pelajar yang tidak sedikit pula yang mudik mengikuti orang tua / walinya. Dilema tersendiri bagi sekolah (terutama negeri) yang “wajib” mengadakan kegiatan seremonial upacara bendera, di tengah kondisi guru, karyawan bahkan siswanya yang sebagian sudah berada di kampong halaman masing – masing. Atau mereka diminta untuk mengikuti upacara bendera di sekolah yang berada di kampong halaman masing – masing, disertai dengan bukti fisik bahwa mereka mengikutinya.

Kondisi saat ini sangat terbalik dengan kondisi 67 tahun yang lalu. Saat ini proklamasi diucapkan dalam kondisi puasa di bulan Ramadhan 1366 H atau 1945 M. Para pemimpin kita saat itu juga berpuasa, mengibarkan bendera, berjuang. Tidak ada satu pun yang berpikir untuk “pulang kampung/mudik”. Bahkan golongan muda yang dipelopori Sukarni mendesak pada Ir.Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 (peristiwa Rengas dengklok)

Memang, nasionalisme tidak bisa hanya dinilai dari ikut/mengadakan upacara bendera 17 Agustus atau tidak. Nasionalisme masih bisa dinilai, diterapkan dalam berbagai bentuk. Upacara bendera hanya satu cara (kecil) untuk menilai nasionalime yang kita miliki. Minimal penghargaan kita terhadap apa yang telah dilakukan oleh pada pendiri bangsa ini 67 tahun yang lalu. Selamat Ulang Tahun untuk Negeriku tercinta Indonesia, semoga engkau semakin jaya dan bisa terbebas dari Korupsi, Narkoba, Sekulerisme dan Berjaya di semua bidang di dunia. “MERDEKA” !

Netralitas PNS

Posted on

PENGALAMAN MASA LALU:
Masa ORLA (1950-1965) jatuh bangunnya kabinet berdampak pd stabilitas kepegawaian
Masa ORBA (1966-1997), PNS dijadikan alat politik utk mempertahankan ke kuasaan
Masa Reformasi ditakutkan PNS dijadikan alat politik

DAMPAK KETIDAKNETRALAN PNS
Peran dan fungsi PNS sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan tidak ber-jalan

  • Diskriminasi pelayanan
  • Pengkotak-kotakan PNS
  • Konflik kepentingan
  • Tidak Profesional lagi

PENGATURAN NETRALITAS PNS:

  1. UU 43 Th. 1999 Ps. 3 (1-3) antara lain : (1) PNS harus Profesional, (2) PNS harus Netral dan tidak diskriminatif, (3) PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus Porpol;
  2. UU 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD, Pasal 84 (3,4 dan 5) yang berkaitan dengan PNS dan Kampanye serta Pasal 273 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 84.
  3. UU 32 Th 2004 Tentang Pemda dalam Ps. 59 (5) huruf g antara lain menyatakan pasangan calon KEPDA & WAKEPDA yg berasal dari PNS harus mengundurkan diri dari jabatan negeri;
  4. PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS.
  5. Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005 Tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
  6. Surat Edaran MENPAN No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 yang mengatur tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah

 

Dalam Pasal 3 Undang-undang 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri termasuk PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat.

LARANGAN DAN KAMPANYE

Dalam pasal 84 Undang-undang 10 Tahun 2008 telah diatur tentang pelaksana, peserta dan petugas kampanye, Dalam ayat (2), antara lain disebutkan bahwa pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan PNS. Dalam ayat (4), dinyatakan sebagai peserta kampanye PNS dilarang menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Dan dalam ayat (5), ditegaskan sebagai peserta kampanye PNS dilarang mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

Dari kutipan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa PNS dapat menjadi peserta kampanye dengan beberapa persyaratan. Namun dilarang sebagai pelaksana kampanye. Ketentuan tentang PNS sebagai peserta kampanye dipertegas pula dalam Undang-undang 42 Tahun 2008 pada pasal 41 ayat (1) huruf e, ayat (4), dan ayat (5). Dalam undang-undang yang sama pasal 43, dinyatakan pula bahwa pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Jika PNS diperbolehkan sebagai peserta kampanye sebagaimana disebutkan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang larangan bagi PNS sebagai peserta kampanye. Larangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
• Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
• Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
• Menghina seseorang, agama atau suku, ras, golongan, calon dan atau peserta Pemilu yang lain;
• Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
• Mengganggu ketertiban umum;
• Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain
• Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
• Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
• Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
• Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
Selain itu beberapa larangan yang langsung berkaitan dengan PNS peserta kampanye, yaitu:

  1. Dilarang menggunakan atribut partai atau pakaian seragam dan atribut PNS;
  2. Dilarang mengerahkan PNS dilingkungan kerjanya, dan dilarang menggunakan fasilitas negara;
  3. Tidak memihak dan memberikan dukungan kepada Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  4. Tidak boleh menjadi Tim Sukses dari Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  5. Tidak boleh mengikuti kampanye pada waktu jam kerja;
  6. Tidak boleh menyimpan dan menempelkan dokumen, atribut, atau benda lain yang menggambarkan identitas Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  7. Dilarang melakukan tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara resmi yang bertujuan mendukung Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden.

Electoral Threshold

Posted on Updated on

Pengertiannya adalah : Ambang batas untuk partai politik agar  mengikuti pemilu berikutnya.
Etika Politik: Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain.

Persyaratan bagi partai politik agar dapat mengikuti pemilu berikutnya, yakni partai politik harus memenuhi ketentuan electoral threshold yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) atau bergabung dengan partai politik lainnya apabila ketentuan electoral threshold tidak terpenuhi [Pasal 9 ayat (2) UU Pemilu] tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konsitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 16/PUU-V/2007 yang diajukan 13 partai politik yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, pada Selasa (23/10/2007)

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan UU Pemilu, partai politik yang telah berstatus sebagai badan hukum tidak secara serta merta (otomatis) dapat mengikuti pemilu, karena masih harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU Pemilu, seperti verifikasi administratif dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini berarti eksistensi partai politik dengan keikutsertaan partai politik dalam pemilu memang merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan.

Ketentuan tentang electoral threshold sudah dikenal sejak Pemilu 1999 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diadopsi lagi dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang menaikkannya dari 2% (dua persen) menjadi 3% (tiga persen), sehingga, menurut MK, para Pemohon seharusnya sudah sangat memahami sejak dini bahwa ketentuan tentang electoral threshold tersebut memang merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam rangka membangun suatu sistem multipartai sederhana di Indonesia.

Undang-undang (UU) Pemilu yang baru saja disahkan DPR mematok nilai
parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 3,5
persen. Angka ambang batas tersebut dinilai cukup tinggi. Apakah parpol baru yakin bisa melewati nilai ambang batas tersebut.

Jika menilik komposisi DPR saat ini, terdapat dua partai baru yang duduk di parlemen, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Gerindra dan Hanura mendapatkan jatah kursi di parlemen setelah bertarung dengan belasan partai baru lainnya dan lolos PT 2,5 persen pada pemilu 2009. Saat itu, Gerindra lolos dengan persentase perolehan suara 4,46 persen dan Hanura 3,37 persen.

Korban dari parliamentary threshold (PT) Pemilu 2009 adalah suara rakyat sah rakyat yang terbuang yaitu sebesar ±18.000.000. Jika tahun 2009 dengan 3% suara sah rakyat terbuang sebesar 18 juta lebih, jika nanti 2014 sebesar 3.5% akan lebih besar lagi suara sah rakyat yang terbuang sia – sia .

Istilah – Istilah dalam Pemilu(kada)

Posted on

Adagium Politik: Ungkapan atau pepatah yang terdapat dalam dunia politik. Misalnya suatu ungkapan, “Tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi,” atau “Politik merupakan siapa mendapat apa.”

B

Bawaslu: Badan Pengawas Pemilu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BPP: Bilangan Pembagi Pemilih yaitu harga sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah pemilih dibagi jumlah kursi.
BPP DPR: Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu.
BPP DPRD: Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

C
Caleg
: Calon Legislatif ialah  orang-orang yang berdasarkan per-timbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap.
Calon Independen:  Sering juga disebut calon perseorangan, adalah seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik. Calon independen dikenal dalam  pemilihan kepala daerah (pilkada).

D
Dapil
: Daerah pemilihan, batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.
Daftar Pemilih Sementara: Biasanya disingkat dengan DPS, ini adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilu. Tapi data-data di dalam DPS ini masih bakalan diperbaharui dan akan dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT).  Kenapa harus dicek ulang, karena bisa saja dalam DPS ini ada warga yang telah wafat, pindah rumah atau masih dibawah umur tapi masuk jadi dafrar pemilih.

E
Electoral Threshold
: Ambang batas untuk partai politik agar  mengikuti pemilu berikutnya.
Etika Politik: Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain.
Etnopolitik: Ilmu yang mempelajari asal-usul politik dalam suatu masyarakat.
Euphoria Politik: Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat refresif berakhir. Pada saat euphoria inilah banyak partai politik yang didirikan masyarakat bak cendawan di musin hujan, seperti terjadi di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto.

F
Formulir Model A
: Digunakan untuk data pemilih
Formulir Model A1 : Digunakan Pemilihan Sementara
Formulir Model A1: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal
Formulir Model A2.2: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir
Formulir Model A3: Daftar Pemilih Tetap
Formulir Model A4: Daftar Pemilih Tambahan
Formulir Model A5: Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan
Formulir Model A6: Rekap DPT Kabupaten/Kota
Formulir Model A7: Rekap Daftar Pemilih Tetap Provinsi

G
Golput: Golongan Putih
, Sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada.

I
Iklan Kampanye Pemilu
: Iklan dilakukan oleh peserta pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
Incumbent: Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu.

K
Kampanye Hitam
: Disebut juga Black Campaign, kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu negatif dan tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa.
Kendaraan Politik: Sebuah wadah atau organisasi yang dapat menghntarkan seseorang untuk menduduki jabatan politik. Partai politik sering digunakan sebagai kendaraan politik.
Koalisi Partai: Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama.

L
Laporan Dana Kampanye
: Laporan penerimaan dan pengeluaran suatu partai politik peserta pemilu yang disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.

 

M
Masa Tenang: Rentang waktu ketika peserta pemilu dilarang melakukan kampanye. Media massa juga dilarang menyiarkan kampanye dalam bentuk apapun yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

P
Panwaslu: Panitia Pengawas Pemilu
, terdapat di provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Parliamentary Threshold : Ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR

Partai Oposisi: Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa.

Partai Politik: Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus
Parpol Peserta Pemilu:  Partai politik yang mengikuti pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD.

Pemilu: Pemilihan Umum, suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR dan DPD (parlemen), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa.

Pemilu Paruh Waktu: Pemilu di Amerika Serikat untuk memilih anggota-anggota kongres, parlemen negara bagian, dan beberapa gubernur, tetapi bukan untuk memilih presiden.

Pemilu Sela: Pemilihan umum khusus yang diadakan untuk mengisi sebuah jabatan politik yang kosong di antara masa pemilihan umum. Hal ini biasanya terjadi apabila si pemegang jabatan meninggald unia atau mengundurkan diri, atau bila ia tidak berhak lagi untuk tetap duduk di jabatannya karena ditarik (recall) oleh partainya atau karena menghadapi tuntutan hukum yang serius.

Pemutakhiran Data Pemilih: Pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pendidikan Pemilu: Bertujuan mengembangkan kepercayaan dan pengertian atas proses pemilu. Hal ini mencakup penyampaian informasi kepada pemilih pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu seperti UU Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden, mekanisme pemilihan, dan bagaimana proses pemberian suara pada hari pemilu itu. Tujuan kedua ialah untuk memotivasi kelompok-kelompok tertentu-perempuan, pemilih pertama kali, orang miskin di perdesaan dan tempat terpencil-untuk mengambil bagian dalam pemilu dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya suara individual.

Pengawas Pemilu Lapangan: Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri: Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

 

R
Referendum
: Disebut juga jajak pendapat, yakni pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan (politik). Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil refendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti Belanda, referendum tidak mengikat.

 

S
Sengketa Hasil Pemilu
: Sengketa terhadap keputusan komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum di tingkat daerah menyangkut hasil pemilu.
Sistem bikameral: Wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar (majelis).
Sistem proporsional: Sesuainya proporsi jumlah wakil dalam lembaga legislatif dengan jumlah pendukung nyata tiap partai

Sistem Distrik: Akuntabilitas wakil-wakil rakyat pada rakyat pemilihnya
Surat Suara: Lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara

T
Tempat Pemungutan Suara
: Biasanya disingkat dengan TPS, tempat pemilih mencoblos pada saat pemilu. Jumlahnya bisa ribuan di seluruh Indonesia. Di TPS biasanya  didirikan tenda ada bangku-bangku, kotak suara, petugas pemungutan suara dan saksi-saksi dari partai politik.

U
Unikameral
: Sistem perlemen yang hanya terdiri dari satu kamar/satu kesatuan

V
Verifikasi Parpol
: Suatu proses tahap akhir penyeleksian yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum terhadap semua calon peserta pemilu sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu
Voting: Proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dan pemenangnya ditentukan dengan suara terbanyak.