Politik

Diklat Pend.Karakter dan Bela Negara

Posted on Updated on

karakterTanggal 3 s.d. 7 Desember 2012 saya mengikuti diklat  pendidikan karakter dan bela negara bagi guru Pembina OSIS SMK di Resimen Induk Kodam Jaya (Rindam Jaya), Condet, Jakarta Timur. Peserta terdiri dari berbagai provinsi antara lain : Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Penyelenggara Utama kegiatan adalah Direktorat SMK Kemendikbud RI. Namun pelaksanaan diserahkan pada para TNI yang bertugas di Dodik Bela Negara Rindam Jaya.

Ada beberapa catatan yang bisa saya bagi melalui tulisan ini :

  1. Daftar peserta awal berjumlah 290, saat registrasi baru ada 145 orang guru, artinya masih belum hadir sejumlah 145 orang. Lalu panitia mulai menghubungi berbagai SMK terutama di Banten dan DKI Jakarta untuk mengirimkan gurunya. Satu per satu peserta berdatangan, bahkan sampai Rabu malam tanggal 5 Desember 2012 masih ada yang berdatangan. Namun diantara peserta yang datang menyusul ternyata ada yang bukan guru, tapi alumni sekolah tersebut dan berprofesi sebagai pelatih ekskul. Sampai akhirnya terkumpul peserta sebanyak 222 orang, artinya bertambah 77 orang selama 3 hari. Hal ini tentu saja menjadi hal yang kurang nyaman bagi kami yang hadir dari awal.
  2. Materi yang diberikan sebagian besar tidak jauh dari materi mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), bidang studi yang saya ajarkan, tidak ada sesuatu yang baru dan cenderung membosankan dalam cara penyampaian.
  3. Hanya materi fisik dan PBB saja yang saya anggap tambahan sebagai olahraga, karena saya sudah lama sekali tidak berolahraga secara teratur, serta kehidupan ala tentara di Barak.

garudaDemikian tulisan singkat tentang diklat yang saya ikuti. Mudah – mudahan ada perbaikan bagi diklat sejenis di tahun – tahun yang akan datang, serta bermanfaat bagi para pembaca yang akan mengikuti diklat sejenis. Diklat apa yang sudah anda ikuti ??mari berbagi

Uniknya Pilpres di AS

Posted on

Rakyat Amerika Serikat akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan presiden (pilpres) pada 6 November untuk menentukan presiden AS yang baru. Tapi tahukah Anda, rakyat AS sebenarnya tidak secara langsung memilih presiden dan wakil presiden mereka?

Dengan sistem pemilu AS yang unik, seperti dilansir AFP, Senin (5/11/2012), sebenarnya secara teknis rakyat AS hanya memilih ‘elector’ dalam Electoral College, yang nantinya akan memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden AS yang baru. Electoral College merupakan institusi yang bertugas memilih Presiden dan Wakil Presiden AS secara langsung, setiap 4 tahun sekali.

Para anggota Electoral College dibedakan berdasarkan negara bagian di AS, plus Distrik Columbia (DC). Total ada 538 anggota Electoral College di AS, yang terdiri atas 435 anggota DPR AS dan 100 anggota Senat AS, serta 3 pemilih dari Distrik Columbia (DC).

Setiap negara bagian AS, termasuk DC, memiliki minimum 3 suara Electoral College. Semakin besar populasi negara bagian tersebut, semakin banyak suara Electoral College-nya.

Seperti negara bagian California yang memiliki 55 suara Electoral College, Texas dengan 38 suara, serta New York dan Florida yang sama-sama memiliki 29 suara. Keempat negara bagian dengan suara Electoral College terbanyak tersebut seringkali menjadi rebutan kedua kandidat.

Dalam sistem pemilu AS, ada sekitar 40 negara bagian AS sudah bisa dibaca posisinya apakah akan dimenangkan oleh Partai Demokrat atau Partai Republik. Yang menjadi pertarungan kedua kandidat ada pada ‘swing states’ atau negara-negara bagian yang dipenuhi ‘swing voters’, yakni para pemilih yang masih belum menentukan atau belum yakin dengan pilihan mereka dalam pilpres.

Negara bagian Florida menjadi ‘swing state’ terbesar dengan 29 suara Electoral College. Disusul Ohio dengan 18 suara, North Carolina dengan 15 suara dan Virginia dengan 13 suara. Kandidat yang berhasil memenangkan suara populer di masing-masing negara bagian, berhak meraih seluruh suara Electoral College, atau biasa disebut dengan istilah ‘the winner takes all’.

Dalam pilpres AS ini, kedua kandidat akan memperebutkan 538 suara anggota Electoral College. Untuk menjadi pemenang, capres AS harus meraih total 270 suara Electoral College dari 50 negara bagian AS. Jika terjadi kondisi imbang atau seri, yakni masing-masing capres berhasil meraih 269 suara Electoral Vote, maka pihak DPR AS yang kini didominasi Partai Republik, akan memilih langsung presiden AS.

Setelah pemungutan suara selesai, para elector (orang yang memiliki mandat atas suara pemilu/electoral votes) akan menggelar konvensi di ibukota negara bagian untuk memberikan suara mereka. Dalam pertemuan yang akan berlangsung pada 17 Desember 2012 inilah pilpres benar-benar digelar secara langsung. Mereka akan secara resmi memilih presiden dan wakil presiden AS.

Nah, siapa saja yang bisa menjadi elector? Pemegang electoral votes alias elector diangkat oleh dewan pimpinan partai di tingkat negara bagian. Penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan loyalitas kepada partai dan diyakini tidak akan mengkhianati suara rakyat dan suara partai yang diwakilinya.

Para elector dipilih oleh partai sebelum pemilu berlangsung, dengan waktu yang berbeda-beda di setiap negara bagian. Juga tidak ada pengumuman resmi dari partai terkait proses penetapan atau pengangkatan elector.

Banyak kritikan terhadap sistem pilpres AS yang unik ini. Para pengamat menilai, sistem Electoral College tersebut tidak merefleksikan keinginan atau aspirasi rakyat AS yang sebenarnya. Sebabnya, saat konvensi Electoral College berlangsung, banyak hal bisa terjadi. Ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan elector memberikan pilihan yang sama dengan amanat partai dan konstituennya.

Dalam Electoral College, negara bagian boleh meminta ataupun tidak meminta para elector memilih berdasarkan hasil pilpres. Jadi setiap elector bisa saja memilih capres yang berbeda dari capres pilihan mayoritas rakyat di tingkat negara bagian.

Hal inilah yang terjadi pada pilpres tahun 2000 lalu, ketika kandidat Demokrat Al Gore memenangkan suara populer nasional (popular vote). Namun ternyata kandidat Republik George W Bush mampu meraih suara Electoral College lebih banyak, yakni 271 suara, sehingga akhirnya dia terpilih menjadi Presiden AS.

Namun para pendukung sistem Electoral College berargumen bahwa sistem pemilu langsung yang memperbolehkan rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden mereka, tidak adil bagi kesejahteraan rakyat. Karena nantinya wilayah yang padat penduduk yang memiliki suara lebih banyak, akan lebih diperhatikan daripada wilayah yang sedikit penduduknya dengan suara yang lebih sedikit.

Dikutip dari : http://news.detik.com/read/2012/11/05/124401/2081571/1148/uniknya-pilpres-as-harus-raih-270-suara-electoral-college-untuk-menang

Demokrasi “Ala Jogja”

Posted on

Rabu, 10 Oktober Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam VIII secara resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Untuk pertama kalinya seorang Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik langsung oleh Presiden RI. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Presiden di sela kunjungan kerjanya di Kota Pelajar.
Menurut Mendagri, Gamawan Fauzi, selama ini Gubernur Yogyakarta tidak pernah dilantik. Masa tugas Sultan menjadi gubernur biasanya cukup melalui surat perpanjangan. Namun, dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta, Sultan dan Paku Alam harus dilantik.
Biasanya gubernur provinsi lain cukup dilantik Menteri Dalam Negeri. “Pelantikan (Gubernur DI Yogyakarta) harus Presiden, kalau berhalangan baru Wakil Presiden, kalau berhalangan juga baru Menteri Dalam Negeri,” kata Gamawan. Dikutip dari laman Presidensby.info,.

Pelantikan ini dilakukan setelah disahkan UU tentang keistimewaan Yogyarta, yaitu UU Nomor 13 tahun 2012. Pada UUK yang berisi 16 bab dan 51 pasal ini mengatur lima aspek keistimewaan. Antara lain mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerintah DIY, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata ruang.

Pada poin mekanisme pengisian jabatan disebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi oleh Sultan dan Paku Alam (PA) yang bertahta sesuai dengan paugeran Keraton serta Pura Pakualaman. Hal ini memastikan bahwa konflik internal Pura Pakualaman dengan adanya adipati kembar tidak menjadi soal. Sebab, KPH Ambarkusumo yang dinobatkan menjadi PA IX sejak 1999 otomatis menjabat sebagai Wakil Gubernur.DIY.

Dengan adanya UU tersebut, maka berlaku pula “demokrasi ala Yogya”. Demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Biasanya dilakukan melalui pemilihan umum, atau pun perwakilan. Sedangkan di Yogya , rakyat malah menghendaki sebaliknya, yaitu tidak usah ada pemilu ataupun pemilihan untuk kepala daerahnya. Rakyat justru protes dan menentang pada saat diusulkan agar diadakan pemilihan untuk kepala daerah di yogayakrta, sama dengan daerah lain.

Dengan demokrasi ala Yogya ini, maka praktis kembali pada “system monarki” ala Polybios. Konsekuensinya Sultan dan Pakualam harus bisa mempersiapkan suksesi untuk pemimpin selanjutnya. Yaitu pemimpin yang cakap, mengayomi rakyat, mampu bersikap adil, dll. Serta yang penting dapat diterima oleh rakyat Yogya. Mudah2 konflik dan pengalaman yang terjadi di keratin Solo (adanya raja kembar), bisa menjadi pelajaran bagi Kesultanan Yogyakarta (Mataram Islam)

 

Agustusan dan Lebaran

Posted on Updated on

Dalam 3 tahun terakhir bulan Ramadhan (puasa) jatuh di bulan Juli – Agustus, bahkan tahun depan (2013) juga masih di bulan Agustus.  Ada satu momen yang sedikit berkurang, yaitu peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya peringatan HUT kemerdekaan dilaksanakan secara murah, meriah, massal, menyenangkan dan menghibur (5M).

Tahun 2011 peringatan HUT kemerdekaan dilaksanakan sebelum datangnya bulan Ramadhan 1432 H. Namun tahun ini (2012), Ramadhan jatuh pada tanggal 20 Juli, sepuluh hari sebelum masuk bulan Agustus. Hampir di semua tempat di Indonesia tidak ada peringatan HUT kemerdekaan yang mengandung unsur “5M” tadi, termasuk di sekolah – sekolah . Peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini cukup diperingati dengan membaca doa, tahlil, tahmid dan membaca surat Yasin sekaligus berbuka bersama pada hari Jumat, 17 Agustus 2012. Menjerit para pedagang bendera, pedagang pinang, pedagang umbul – umbul, yang biasanya meraih untung tahunan karena pada tahun ini sangat sepi pembeli. Boro – boro untung, kembali modal saja sudah bersyukur. Masyarakat lebih memilih kebutuhan untuk lebaran, daripada untuk “agustusan”, sesuatu yang realistis di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Upacara bendera  dilakukan 2 hari menjelang Idul Fitri 1433 H. Bagi pegawai negeri tidak sedikit yang keberatan untuk mengikutinya, terutama bagi mereka yang sudah memesan tiket pulang kampung jauh hari sebelumnya. Begitu pula bagi para pelajar yang tidak sedikit pula yang mudik mengikuti orang tua / walinya. Dilema tersendiri bagi sekolah (terutama negeri) yang “wajib” mengadakan kegiatan seremonial upacara bendera, di tengah kondisi guru, karyawan bahkan siswanya yang sebagian sudah berada di kampong halaman masing – masing. Atau mereka diminta untuk mengikuti upacara bendera di sekolah yang berada di kampong halaman masing – masing, disertai dengan bukti fisik bahwa mereka mengikutinya.

Kondisi saat ini sangat terbalik dengan kondisi 67 tahun yang lalu. Saat ini proklamasi diucapkan dalam kondisi puasa di bulan Ramadhan 1366 H atau 1945 M. Para pemimpin kita saat itu juga berpuasa, mengibarkan bendera, berjuang. Tidak ada satu pun yang berpikir untuk “pulang kampung/mudik”. Bahkan golongan muda yang dipelopori Sukarni mendesak pada Ir.Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 (peristiwa Rengas dengklok)

Memang, nasionalisme tidak bisa hanya dinilai dari ikut/mengadakan upacara bendera 17 Agustus atau tidak. Nasionalisme masih bisa dinilai, diterapkan dalam berbagai bentuk. Upacara bendera hanya satu cara (kecil) untuk menilai nasionalime yang kita miliki. Minimal penghargaan kita terhadap apa yang telah dilakukan oleh pada pendiri bangsa ini 67 tahun yang lalu. Selamat Ulang Tahun untuk Negeriku tercinta Indonesia, semoga engkau semakin jaya dan bisa terbebas dari Korupsi, Narkoba, Sekulerisme dan Berjaya di semua bidang di dunia. “MERDEKA” !

Netralitas PNS

Posted on

PENGALAMAN MASA LALU:
Masa ORLA (1950-1965) jatuh bangunnya kabinet berdampak pd stabilitas kepegawaian
Masa ORBA (1966-1997), PNS dijadikan alat politik utk mempertahankan ke kuasaan
Masa Reformasi ditakutkan PNS dijadikan alat politik

DAMPAK KETIDAKNETRALAN PNS
Peran dan fungsi PNS sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan tidak ber-jalan

  • Diskriminasi pelayanan
  • Pengkotak-kotakan PNS
  • Konflik kepentingan
  • Tidak Profesional lagi

PENGATURAN NETRALITAS PNS:

  1. UU 43 Th. 1999 Ps. 3 (1-3) antara lain : (1) PNS harus Profesional, (2) PNS harus Netral dan tidak diskriminatif, (3) PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus Porpol;
  2. UU 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD, Pasal 84 (3,4 dan 5) yang berkaitan dengan PNS dan Kampanye serta Pasal 273 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 84.
  3. UU 32 Th 2004 Tentang Pemda dalam Ps. 59 (5) huruf g antara lain menyatakan pasangan calon KEPDA & WAKEPDA yg berasal dari PNS harus mengundurkan diri dari jabatan negeri;
  4. PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS.
  5. Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005 Tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
  6. Surat Edaran MENPAN No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 yang mengatur tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah

 

Dalam Pasal 3 Undang-undang 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri termasuk PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat.

LARANGAN DAN KAMPANYE

Dalam pasal 84 Undang-undang 10 Tahun 2008 telah diatur tentang pelaksana, peserta dan petugas kampanye, Dalam ayat (2), antara lain disebutkan bahwa pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan PNS. Dalam ayat (4), dinyatakan sebagai peserta kampanye PNS dilarang menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Dan dalam ayat (5), ditegaskan sebagai peserta kampanye PNS dilarang mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

Dari kutipan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa PNS dapat menjadi peserta kampanye dengan beberapa persyaratan. Namun dilarang sebagai pelaksana kampanye. Ketentuan tentang PNS sebagai peserta kampanye dipertegas pula dalam Undang-undang 42 Tahun 2008 pada pasal 41 ayat (1) huruf e, ayat (4), dan ayat (5). Dalam undang-undang yang sama pasal 43, dinyatakan pula bahwa pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Jika PNS diperbolehkan sebagai peserta kampanye sebagaimana disebutkan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang larangan bagi PNS sebagai peserta kampanye. Larangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
• Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
• Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
• Menghina seseorang, agama atau suku, ras, golongan, calon dan atau peserta Pemilu yang lain;
• Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
• Mengganggu ketertiban umum;
• Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain
• Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
• Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
• Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
• Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
Selain itu beberapa larangan yang langsung berkaitan dengan PNS peserta kampanye, yaitu:

  1. Dilarang menggunakan atribut partai atau pakaian seragam dan atribut PNS;
  2. Dilarang mengerahkan PNS dilingkungan kerjanya, dan dilarang menggunakan fasilitas negara;
  3. Tidak memihak dan memberikan dukungan kepada Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  4. Tidak boleh menjadi Tim Sukses dari Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  5. Tidak boleh mengikuti kampanye pada waktu jam kerja;
  6. Tidak boleh menyimpan dan menempelkan dokumen, atribut, atau benda lain yang menggambarkan identitas Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  7. Dilarang melakukan tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara resmi yang bertujuan mendukung Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden.

Electoral Threshold

Posted on Updated on

Pengertiannya adalah : Ambang batas untuk partai politik agar  mengikuti pemilu berikutnya.
Etika Politik: Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain.

Persyaratan bagi partai politik agar dapat mengikuti pemilu berikutnya, yakni partai politik harus memenuhi ketentuan electoral threshold yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) atau bergabung dengan partai politik lainnya apabila ketentuan electoral threshold tidak terpenuhi [Pasal 9 ayat (2) UU Pemilu] tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konsitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 16/PUU-V/2007 yang diajukan 13 partai politik yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, pada Selasa (23/10/2007)

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan UU Pemilu, partai politik yang telah berstatus sebagai badan hukum tidak secara serta merta (otomatis) dapat mengikuti pemilu, karena masih harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU Pemilu, seperti verifikasi administratif dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini berarti eksistensi partai politik dengan keikutsertaan partai politik dalam pemilu memang merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan.

Ketentuan tentang electoral threshold sudah dikenal sejak Pemilu 1999 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diadopsi lagi dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang menaikkannya dari 2% (dua persen) menjadi 3% (tiga persen), sehingga, menurut MK, para Pemohon seharusnya sudah sangat memahami sejak dini bahwa ketentuan tentang electoral threshold tersebut memang merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam rangka membangun suatu sistem multipartai sederhana di Indonesia.

Undang-undang (UU) Pemilu yang baru saja disahkan DPR mematok nilai
parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 3,5
persen. Angka ambang batas tersebut dinilai cukup tinggi. Apakah parpol baru yakin bisa melewati nilai ambang batas tersebut.

Jika menilik komposisi DPR saat ini, terdapat dua partai baru yang duduk di parlemen, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Gerindra dan Hanura mendapatkan jatah kursi di parlemen setelah bertarung dengan belasan partai baru lainnya dan lolos PT 2,5 persen pada pemilu 2009. Saat itu, Gerindra lolos dengan persentase perolehan suara 4,46 persen dan Hanura 3,37 persen.

Korban dari parliamentary threshold (PT) Pemilu 2009 adalah suara rakyat sah rakyat yang terbuang yaitu sebesar ±18.000.000. Jika tahun 2009 dengan 3% suara sah rakyat terbuang sebesar 18 juta lebih, jika nanti 2014 sebesar 3.5% akan lebih besar lagi suara sah rakyat yang terbuang sia – sia .

Istilah – Istilah dalam Pemilu(kada)

Posted on

Adagium Politik: Ungkapan atau pepatah yang terdapat dalam dunia politik. Misalnya suatu ungkapan, “Tiada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi,” atau “Politik merupakan siapa mendapat apa.”

B

Bawaslu: Badan Pengawas Pemilu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BPP: Bilangan Pembagi Pemilih yaitu harga sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah pemilih dibagi jumlah kursi.
BPP DPR: Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu.
BPP DPRD: Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

C
Caleg
: Calon Legislatif ialah  orang-orang yang berdasarkan per-timbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap.
Calon Independen:  Sering juga disebut calon perseorangan, adalah seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik. Calon independen dikenal dalam  pemilihan kepala daerah (pilkada).

D
Dapil
: Daerah pemilihan, batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.
Daftar Pemilih Sementara: Biasanya disingkat dengan DPS, ini adalah nama-nama warga yang bisa ikut pemilu. Tapi data-data di dalam DPS ini masih bakalan diperbaharui dan akan dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT).  Kenapa harus dicek ulang, karena bisa saja dalam DPS ini ada warga yang telah wafat, pindah rumah atau masih dibawah umur tapi masuk jadi dafrar pemilih.

E
Electoral Threshold
: Ambang batas untuk partai politik agar  mengikuti pemilu berikutnya.
Etika Politik: Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain.
Etnopolitik: Ilmu yang mempelajari asal-usul politik dalam suatu masyarakat.
Euphoria Politik: Perasaan gembira luar biasa atau sebuah keadaan politik yang begitu gegap-gempita karena adanya kebebasan. Biasanya perasan atau suasana ini terjadi setelah kebijakan politik sangat refresif berakhir. Pada saat euphoria inilah banyak partai politik yang didirikan masyarakat bak cendawan di musin hujan, seperti terjadi di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto.

F
Formulir Model A
: Digunakan untuk data pemilih
Formulir Model A1 : Digunakan Pemilihan Sementara
Formulir Model A1: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal
Formulir Model A2.2: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir
Formulir Model A3: Daftar Pemilih Tetap
Formulir Model A4: Daftar Pemilih Tambahan
Formulir Model A5: Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan
Formulir Model A6: Rekap DPT Kabupaten/Kota
Formulir Model A7: Rekap Daftar Pemilih Tetap Provinsi

G
Golput: Golongan Putih
, Sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada.

I
Iklan Kampanye Pemilu
: Iklan dilakukan oleh peserta pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
Incumbent: Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu.

K
Kampanye Hitam
: Disebut juga Black Campaign, kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu negatif dan tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa.
Kendaraan Politik: Sebuah wadah atau organisasi yang dapat menghntarkan seseorang untuk menduduki jabatan politik. Partai politik sering digunakan sebagai kendaraan politik.
Koalisi Partai: Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama.

L
Laporan Dana Kampanye
: Laporan penerimaan dan pengeluaran suatu partai politik peserta pemilu yang disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.

 

M
Masa Tenang: Rentang waktu ketika peserta pemilu dilarang melakukan kampanye. Media massa juga dilarang menyiarkan kampanye dalam bentuk apapun yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

P
Panwaslu: Panitia Pengawas Pemilu
, terdapat di provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Parliamentary Threshold : Ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR

Partai Oposisi: Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa.

Partai Politik: Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus
Parpol Peserta Pemilu:  Partai politik yang mengikuti pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD.

Pemilu: Pemilihan Umum, suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, anggota DPR dan DPD (parlemen), gubernur, bupati/walikota dan kepala desa.

Pemilu Paruh Waktu: Pemilu di Amerika Serikat untuk memilih anggota-anggota kongres, parlemen negara bagian, dan beberapa gubernur, tetapi bukan untuk memilih presiden.

Pemilu Sela: Pemilihan umum khusus yang diadakan untuk mengisi sebuah jabatan politik yang kosong di antara masa pemilihan umum. Hal ini biasanya terjadi apabila si pemegang jabatan meninggald unia atau mengundurkan diri, atau bila ia tidak berhak lagi untuk tetap duduk di jabatannya karena ditarik (recall) oleh partainya atau karena menghadapi tuntutan hukum yang serius.

Pemutakhiran Data Pemilih: Pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pendidikan Pemilu: Bertujuan mengembangkan kepercayaan dan pengertian atas proses pemilu. Hal ini mencakup penyampaian informasi kepada pemilih pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu seperti UU Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden, mekanisme pemilihan, dan bagaimana proses pemberian suara pada hari pemilu itu. Tujuan kedua ialah untuk memotivasi kelompok-kelompok tertentu-perempuan, pemilih pertama kali, orang miskin di perdesaan dan tempat terpencil-untuk mengambil bagian dalam pemilu dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya suara individual.

Pengawas Pemilu Lapangan: Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri: Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

 

R
Referendum
: Disebut juga jajak pendapat, yakni pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan (politik). Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil refendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti Belanda, referendum tidak mengikat.

 

S
Sengketa Hasil Pemilu
: Sengketa terhadap keputusan komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum di tingkat daerah menyangkut hasil pemilu.
Sistem bikameral: Wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar (majelis).
Sistem proporsional: Sesuainya proporsi jumlah wakil dalam lembaga legislatif dengan jumlah pendukung nyata tiap partai

Sistem Distrik: Akuntabilitas wakil-wakil rakyat pada rakyat pemilihnya
Surat Suara: Lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suara

T
Tempat Pemungutan Suara
: Biasanya disingkat dengan TPS, tempat pemilih mencoblos pada saat pemilu. Jumlahnya bisa ribuan di seluruh Indonesia. Di TPS biasanya  didirikan tenda ada bangku-bangku, kotak suara, petugas pemungutan suara dan saksi-saksi dari partai politik.

U
Unikameral
: Sistem perlemen yang hanya terdiri dari satu kamar/satu kesatuan

V
Verifikasi Parpol
: Suatu proses tahap akhir penyeleksian yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum terhadap semua calon peserta pemilu sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu
Voting: Proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dan pemenangnya ditentukan dengan suara terbanyak.

Gotroy alias Gotong Royong

Posted on

Menyaksikan tayangan salah satu stasiun tv tentang masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat, mengagumkan. Mereka jiwa nasionalisme dan kebersamaan atau gotroy alias gotong royong sangat tinggi. Mereka bekerja sama untuk memamerkan, mengenalkan tentang Indonesia dengan beraneka ragam kesenian, kebudayaan dan hasil kerajinan yang mereka kuasai dan kumpulkan. Luar biasa…

Tapi..di Indonesia sendiri, terlebih di kota besar semangat gotong royong sudah jarang kita jumpai. Kita lebih sering melihat ego dan individu. Contoh kecil kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, banyak alasan yg dikemukakan untuk tidak hadir dan menghindarinya. Atau kalaupun datang diwakilkan oleh pembantu, sopir, tukang kebun atau bahkan membayar orang untuk menggantikannya. Padahal kalau dalam satu, dua, atau 3 bulan sekali kita bergotong royong dengan tetangga sekitar, banyak manfaat yang bisa kita raih. Tali silaturahim , saling mengenal, semakin akrab, atau bahkan sekedar bercanda dengan tetangga yang ada. Banyak diantara kita yang tidak mengenal tetangga di kiri, kanan, belakang atau depan rumah kita. Kalau ada yang bertanya dan kita tidak tahu, uacapan yang muncul “maaf saya orang baru disini”..padahal mungkin itu yang dicari orang yang ada di kiri, kanan, belakang atau depan rumah kita…

Bagaimana dengan anda pembaca ??

Revitalisasi Pancasila

Posted on Updated on

PancasilaTanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, karena pada tanggal 1 Juni tahun 1945 Bung Karno mengemukakan konsep dasar negara dalam sidang BPUPKI dengan nama “Pancasila”. Akhirnya pada masa orde reformasi tanggal tersebut secara resmi diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada 1 Juni 2011, dua orang mantan Presiden RI, yaitu Prof.BJ.Habibie (Presiden RI ke-3) dan Ibu Megawati Soekarnoputri (Presiden RI ke-5) serta Presiden SBY (Presiden ke 6 dan 7) mengemukakan tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan saat ini. Bahkan “revitalisasi” Pancasila, bahkan pada harian kompas, tanggal 4 Juni 2011 Mendiknas mengemukakan sedang merumuskan kembali konsep Pancasila dalam kurikulum pendidikan di Indonsia.

Bagi penulis yang berstatus sebagai guru pendidikan kewarganegaraan (PKN), kekeliruan yang dilakukan pertama kali justru oleh pemerintah sendiri setelah runtuhnya rezin orde baru. Pemerintah mengganti nama mata pelajaran PMP-KN (Pendidikan Moral Pancasila-Kewarganegaraan) dengan PP-KN (Pendidikan Pancasila-Kewarganegaraan), lalu berubah lagi menajdi PKN dan IPS, dan terakhir menjadi PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Selain mengganti nama mata pelajaran, pemerintah juga mengganti isi dari mata pelajaran tersebut, mengganti apa yang harus diajarkan oleh guru. Nama Pancasiala saat itu (1998 – 2004) dianggap berbau orde baru, berbau “Soeharto”, tidak reformis, sampai – sampai nama mata pelajaran dan isinya pun diganti bahkan dilebur dengan pelajaran IPS (untuk SMK).

Saat ini, di masyarakat  muncul berbagai paham dan ideologi. Muncul “NII”, muncul “terorisme” , korupsi merajalela, mafia peradilan, tawuran antar masyarakat, tawuran pelajar, kejahatan, dan lain-lain. Pemerintah, pejabat dan mantan pejabat merasa perlu untuk menghidupkan dan mengaplikasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dianggap sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sekolah sebagai salah satu tempat yang paling tepat untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah, Kementerian Pendidikan Nasional mulai sibuk mencari konsep yang tepat untuk memasukkan kembali pendidikan Pancasila dalam kurikulum. Namun pemerintah lupa bagaimana cara memberikan teladan, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh dari para pejabat di negeri ini untuk tidak korupsi, untuk mematuhi hukum dan peradilan, untuk saling bertoleransi, untuk bermusyawarah mufakat, dan untuk – untuk yang lain, yang merupakan aplikasi dari nilai-nilai Pancasila.

Penulis sebagai seorang guru PKN, memiliki dilema sendiri dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila pada para peserta didik. Sebagai seorang guru tentu penulis akan memberikan nilai-nilai idealisme dalam Pancasila, namun dalam kehidupan sehari-hari, para peserta didik disuguhi oleh perilaku dari para pejabat, aparat yang jauh dari nilai Pancasila. Keluar dari pagar / halaman sekolah, peserta didik melihat perbuatan dan tingkahlaku yang menyimpang dari Pancasila.

Revitalisasi Pancasila harus dimulai dari para pejabat, mantan pejabat dalam kehidupan sehari. Mereka harus bisa memberikan contoh / keteladanan bagi masyarakat (rakyat).  Rakyat perlu contoh perbuatan saling menghormati, toleransi, musyawarah mufakat, menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku, kesederhanaan, bersedia menerima kekalahan, dan lain sebagainya. Bukan sekedar kata-kata manis di bibir semata….sebab kalo itu yang terjadi, maka anak-anak sekolah bilang “jarkoni”….artinya “bisa ngajar gak bisa nglakoni”, bisa mengajarkan tapi tidak bisa menerapkannya

Politik, Bahasa dan Sepak Bola

Posted on

Sambil belajar “thinkquest” di SMKN 27, membuat postingan dengan judul di atas. Politik pada hakikatnya adalah cara untuk memperoleh ataupun mempertahakan kekuasaan. Untuk memperoleh/mempertahankan kekuasaan banyak cara ditempuh oleh para orang yang bermain dengan politik, baik cara yang halal/yang dibenarkan oleh aturan ataupun cara-cara yang tidak diperkankan oleh aturan. Dalam dunia politik semua sudah paham, bahwa tidak ada yang namanya lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Selama kepentingannya sama, maka masih dianggap sebagai kawan, tapi jika kepetingannya sudah lain/berbeda, maka akan menjadi lawan. Maka berlaku yang namanya “tidak ada kawan dan lawan abadi” dalam politik.

Bahasa, menunjukkan bangsa. Kemajuan peradaban suatu bangsa bisa dilihat dari tutur kata ataupun tulisan-tulisannya.

Lalu, apa kaitannya antara politik, bahasa dan sepakbola ? Saat ini di Indonesia berlangsung 2 kompetsisi, yaitu Liga Super Indonesia (LSI) yang diselenggarakan oleh PSSI dan Liga Primer Indonesia (LPI) yang digagas oleh pengusaha tambang Arifin Panigoro. Dalam pengurus PSSI, yaitu ketuanya Nurdin Halid adalah pengurus partai Golkar, serta ada Nirwan Bakrie, adik dari ketua umum Golkar. Sementara Arifin Panigoro dahulunya adalah politisi PDI Perjuangan. Antara Aburizal Bakrie dan Arifin Panigoro juga bersaing dalam dunia bisnis. Sekarang jadi bersaing dalam politik melalui sepakbola. Pertanyaannya , apakah salah yang mereka lakukan ? Tidak salah, asal tidak merugikan dunia sepakbola di Indonesia, asal sepak bola Indonesia bisa maju dan berjaya di dunia internasional. Seperti Perdana Menteri Italia yang menjadi pemilik klub AC Milan.

Lalu apa kaitannya antara bahasa dan sepakbola ? Kita tentu masih ingat pada masa pemerintahan presiden Soeharto yang semua nama-nama menggunakan bahasa asing harus diganti dengan bahasa Indonesia. Seperti “Jakarta Theatre” diubah menjadi “Teater Jakarta”…nama-nama klub sepakbola juga dalam bahasa Indonesia. Tapi apa yang terjadi di LPI,sungguh terbalik, nama-nama klub banyak yang menggunakan bahasa asing (Inggris), seperti “Manado United”, “dewata FC”, dsb….

Secara tidak langsung telah terjadi imperialisme (penjajahan) dalam bahasa Indonesia kita oleh bahasa Inggris, yang tentu saja secara tidak langsung akan berdampak ke aspek yang lain….Tapi benarkah semua analisa saya ini ?Hanya Allah yang tahu…

Fitnah Antek-antek Yahudi

Posted on

Tulisan ini bersumber dari tabloid suara islam

Suasana pertemuan bulanan Forum Umat Islam Rabu, 12 (12/1/2010) di kawasan Jakarta Selatan terkesan penuh dengan kegeraman dari para tokoh, kyai dan ulama serta aktivis yang menghadiri rapat tersebut. Bagaimana tak geram, laporan hasil “penelitian” yang dilakukan oleh Setara Institute, sebuah LSM Komprador asing, jelas-jelas menudingkan telunjuknya kepada ormas Islam dan beberapa ulama sebagai pelaku kekerasan.

Laporan yang lebih tepat disebut dan dikategorikan sebagai laporan intelijen tersebut sepertinya memilliki agenda untuk memecah belah umat Islam dan memprovokasi aparat Negara agar memusuhi Islam dan umat Islam. Seolah bersandar pada nilai anti kekerasan, padahal justru rekomendasi Setara tersebut menganjurkan kekerasan struktural oleh Negara kepada rakyat sendiri.

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Setara melalui “penelitian” tersebut adalah perwujudan dari agenda besar kaum Zionis Internasional yang bermarkas di Amerika Serikat. Agenda kaum Zionis tersebut adalah menghancurkan umat Islam melalui berbagai makar dan fitnah.

Makar oleh pasukan iblis yang terdiri dari golongan jin dan manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah semata untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Pasukan iblis yang berwujud manusia ini melakukan makar dengan berbagai cara yang berbungkus dan berwajah kemanusian dan membentuk berbagai macam organisasi yang mengusung slogan kemanusiaan atau pencerahan, dan saat ini slogan yang mereka gunakan adalah HAM dan Demokrasi, sikap moderat dan toleransi. Mereka tak peduli, walaupun pihak yang mereka tuding tersebut, yaitu umat Islam justru sedang dizhalimi diberbagai tempat.

Yang menarik, cara kerja zionis internasional tersebut, adalah dengan merekrut dan menggunakan orang-orang lokal untuk menjalankan agenda zionis menguasai dunia. Mereka membentuk jaringan kerja, mulai dari aktivis kampung hingga para birokrat dan petinggi negeri. Jaringan ini bekerja diberbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, perekonomian, birokrasi, politik, hingga sosial kemasyarakatan.

Jaringan zionis internasional tersebut, sudah bercokol lama di negeri ini, bahkan sejak masa penjajahan Belanda, karena memang beberapa pegawai Pemerintah Hindia Belanda adalah anggota dari jaringan tersebut. Bahkan Belanda merupakan salah satu tempat pertemuan jaringan zionis internasional se-Eropa.

Dr. Th. Stevens, seorang sejarawan Belanda, dalam bukunya yang beredar sangat terbatas berjudul, Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962, memuat banyak bukti yang menjelaskan tentang gerakan-gerakan kesukuan dan berbasiskan sekulerisme, pluralisme dan liberalism dan anti Islam yang digerakkan oleh tokoh-tokoh anggota jaringan Zionis Internasional. Namun dalam buku-buku pelajaran sejarah resmi yang digunakan di sekolah-sekolah, organisasi-organisai pergerakan ini disebut sebagai pergerakan Nasional yang membangkitkan nasionalisme dan banyak para tokohnya disebut sebagai tokoh nasional dan bahkan pahlawan nasional.

Diantara organisasi yang paling tenar disebut-sebut sebagai awal dari kebangkitan nasional dalam buku Dr. Th Stevens tersebut adalah Boedi Oetomo yang ternyata beberapa tokoh kuncinya adalah anggota jaringan Zionis Internasional, seperti Pangeran Ario Notodirejo yang merupakan anggota Loge Mataram dan ketua Boedi Oetomo antara tahun 1911-1914. Ia juga menyusup ke dalam Sarekat Islam yang pada tahun 1911 berhasil membuat rapat umum yang dihadiri oleh 10.000 orang, sehingga membuat pihak Belanda dan anteknya khawatir, lalu menugaskan anteknya untuk menyusup ke dalam Sarekat Islam.

Beberapa nama lain yang berasal dari kalangan lokal yang menjadi bagian dari jaringan Zionis Internasional adalah Raden Adipati Tirto Koesomo, Bupati Karang Anyar dan menjadi anggota Loge Mataram sejak tahun 1895. Terdapat juga mas Boediarjo, Raden Mas Toemenggoeng Ario Koesoemo Yoedha, Dr. Rajiman, bahkan pada masa-masa tahun 1950, Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah juga merupakan anggota Loge Indonesia Purwo-Daksina dan sekaligus sebagai Suhu Agung dari Timur Agung Indonesia atau Federasi Nasional Mason dan juga merangkap sebagai ketua yayasan Raden Saleh. Begitu juga tokoh pendidikan dan pahlawan Nasional yang menolak pendidikan agama pada kurikulum sekolah yang didirikannya dan menggantinya dengan pendidikan Budi Pekerti, yaitu Ki hajar Dewantara.

Menariknya, jaringan Zionis Internasional ini pernah dibubarkan  dan dilarang oleh Presiden Soekarno melalui Lembaran Negara bernomor 18/1961, bulan Februari 1961, yang dikuatkan melalui Keppres No. 264 tahun 1962. Yang dibubarkan adalah berbagai organisasi yang merupakan jaringan Zionis Internasional seperti Rosikrusian, Moral Re-armament, Lion Club, Rotary dan Bahaisme dan seluruh loge (loji) mereka disita.

Yang aneh, justru 38 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2000, Abdurrahman Wahid selaku Presiden pada waktu itu, melalui Keppres No. 69 tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000, mencabut keppres yang dikeluarkan Soekarno sebelumnya.

Di level internasional. Jaringan Zionis Internasional ini bertugas membuat arahan kebijakan yang dijadikan pegangan oleh berbagai pemerintahan dunia, khususnya Amerika Serikat yang memang Negara bentukan dari kaum Zionis Internasional. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh jaringan Zionis Internasional ini kemudian diadopsi oleh Pemerintah Amerika Serikat yang kemudian meneruskannya menjadi kebijakan politik luar negeri AS.

Sebagai bukti, pada tanggal 16 Maret 2006 Gedung Putih menerbitkan sebuah dokumen yang berisi strategi keamanan nasional AS (National Security Strategy). Dokumen tersebut menyebutkan bahwa ada dua pilar utama strategi keamanan nasional, pertama mempromosikan kebebasan, keadilan dan kemulian manusia berjuang untuk mengakhiri tirani, mempromosikan demokrasi yang efektif dan memperluas kesejahteraan melalui pasar bebas dan kebijakan pembangunan yang bijaksana. Kedua, menghadapi berbagai tantangan dengan memimpin komunitas demokrasi yang sedang tumbuh. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah AS akan mengembangkan kebijakan yang solid baik dalam aspek politik, ekonomi, diplomatik dan berbagai alat lainnya yang dianggap mendukung.

Salah satu langkah dari proyek tersebut adalah menggunakan bantuan asing untuk mendukung pembangunan pemilu yang fair dan bebas, penegakan hukum, masyarakat sipil (civil society), hak-hak perempuan, kebebasan media serta kebebasan beragama (National Security Strategy, hal 6).

Dalam dokumen tersebut juga dibahas strategi untuk meredam ancaman dan perkembangan teroris dan ideologinya. Salah satunya adalah memberdayakan sesuatu yang paling diincar oleh kelompok teroris: keyakinan penganut Islam. Upaya tersebut difokuskan di dunia Islam dan Yordania, Maroko serta Indonesia dianggap telah memulai proses tersebut. Dalam memerangi teroris yang dianggap sebagai pihak yang intoleran dalam masalah agama (religious intolerance) maka AS akan melakukan:

“we defend the First Freedom: the right of people to believe and worship according to the dictates of their own conscience, free from the coercion of the state, the coercion of the majority, or the coercion of a minority that wants to dictate what others must believe.

(Kami akan mempertahankan kebebasan pertama: hak orang untuk percaya dan beribadah sesuai dengan seruan keyakinannya yang bebas dari paksaan negara, paksaan mayoritas dan paksaan minoritas yang ingin mendikte keyakinan pihak lain).

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa kedekatan aliansi dan persahabatan AS ditentukan seberapa besar negara tersebut memperjuangkan prinsip dan nilai-nilai yang diusung oleh negara tersebut. Semakin intens suatu negara memperlihatkan bahwa mereka menghormati warganegara mereka dan berkomitmen dengan prinsip-prinsip demokrasi maka semakin dekat dan kuat hubungan mereka dengan AS.

Rand Corporation pada tahun 2007 juga menerbitkan sebuah hasil riset yang dipimpin oleh mantan atase Departemen Pertahanan AS, Angel Rabasa yang judul: Building Moderate Muslim Networks. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk model jaringan muslim moderat khususnya di dunia Islam yang dianggap memiliki pandangan dan misi yang sejalan dengan nilai dan prinsip-prinsip AS untuk menandingi kaum fundamentalis.

Di dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa baik AS akan mendapatkan berbagai keuntungan baik secara publik maupun privat dari penyebaran nilai-nilai demokrasi liberal yaitu: nilai kesamaan (values of equity), toleransi, pluralisme, penegakan hukum dan HAM.

Dalam mewujudkan hal tersebut, secara khusus Departemen Luar Negeri AS bersama U.S. Agency for International Development (USAID) mendapatkan mandat spesifik untuk mempromosikan demokrasi. Untuk menterjemahkan kebijakan ini dalam bentuk tindakan, Deplu AS dan USAID telah mengontrak sejumlah LSM (NGOs), diantaranya National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI), Asia Foundation, and Center for the Study of Islam and Democracy (CSID). Semua LSM tersebut sepenuhnya didanai oleh pemerintah AS.

Asia Foundation sendiri dianggap sebagai organisasi yang paling berhasil dalam menjalankan misinya sehingga dijadikan sebagai model penyebaran nilai-nilai demokrasi liberal di timur tengah.

Hal menarik lainnya adalah perang ide ini (the war of ideas) sebagaimana halnya pada Perang Dingin, difokuskan pada dukungan terhadap partner beserta program kerjanya dan tidak dititikberatkan pada lawan. Beberapa kalangan yang dianggap potensial sebagai partner adalah:

a) intelektual dan akademisi muslim yang liberal dan sekuler,
b) ulama muda yang moderat,
c) komunitas-komunitas aktivis,
d) kelompok-kelompok perempuan yang terlibat dalam kamapanye kesetaraan dan,
e) penulis dan jurnalis moderat.

Lebih dari itu pemerintah AS harus menjamin pandangan-pandangan dan program kerja individu-indivudu tesebut. Sebagai contoh pemerintah AS harus menjamin bahwa kelompok-kelompok ini (baca : antek mereka) dilibatkan pada berbagai kongres, membuat mereka lebih dikenal oleh para pembuat kebijakan dan membantu menjaga dukungan dan sumber AS untuk tujuan kampanye publik.

Menurut lembaga riset ini, radio dan televisi merupakan alat yang paling dominan yang digunakan oleh AS dalam menyebarkan isu-isu tersebut. Di Timur Tengah, jaringan televisi AS di Timur Tengah, Al Hurra dan radio As Sawa merupakan contoh media yang menjadi corong AS.

Setiap tahunnya media mendapat dana sebesar U$ 70 juta dollar. Meski demikian direkomendasikan agar pendanaan langsung seperti itu sebaiknya ditujukan untuk mendukung outlet-outlet media lokal dan jurnalis yang mengikuti agenda yang demokratik dan pluralistik.

Pada tahun 2003, Rand Corporation juga mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah AS dengan judul: Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies. Lembaga ini merekomendasikan kepada pemerintah AS menjalin hubungan dan kerjasama dengan kelompok modernis, tradisionalis termasuk kelompok-kelompos Sufi untuk menghadang perkembangan kelompok fundamentalis yang dianggap menghambat perkembangan demokrasi.

Adapun strategi mendukung kelompok modernis untuk melawan kaum fundamentalis adalah:
•    mempublikasikan dan mendistribusikan hasil kerja mereka dengan biaya yang disubsidi
•    mendorong mereka menulis untuk massa dan untuk pemuda memasukkan pandangan-pandangan mereka ke dalam kurikulum pendidikan Islam
•    memberikan mereka platform publik
•    menyediakan opini dan sikap mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang agama sebagai tandingan kaum fundamentalis dan tradisionalis yang memiliki website, rumah produksi, sekolah, institute dan berbagai kendaraan lain dengan tujuan untuk menghambat pemikiran kaum fundamentalis dan tradisionalis.
•    Memposisikan sekularisme dan modernisme sebagai pilihan counterculture bagi pemuda muslim yang belum terpengaruh.
•    Memfasilitasi dan mendorong kesadaran terhadap budaya dan sejarah pra-Islam dan yang tidak islami melalui media dan kurikulum di negara-negara yang relevan.
•    Membantu pembangunan organisasi sipil yang independen untuk mempromosikan budaya sipil dan,
•    mendorong penduduk lokal untuk mendidik diri mereka tentang proses politik dan mengartikulasikan pandangan-pandangan mereka.

Bila dillihat dari strategi ini, maka tidak aneh bila, penelitian yang tak bermutu sebagaimana dilansir oleh Setara maupun berbagai LSM dan akademisi perguruan tinggi yang dibiayai oleh USAID maupun Asia Foundation diterbitkan dan dianggap sebagai karya ilmiah. Tak heran juga bila banyak ormas Islam, seperti FPI menerima banyak permintaan wawancara untuk kepentingan “penelitian” baik oleh LSM yang baru terdengar namanya, maupun oleh berbagai pusat studi yang banyak menjamur di perguruan tingi karena tersedianya dana dari berbagai lembaga yang berafiliasi dengan Zionis Internasional.

Begitu juga bila kita perhatikan berbagai acara televisi dan media lainnya, yang rajin memuat rubrik dan berita tentang upacara adat dan tradisi yang berasal dari budaya animism dan dinamisme serta banyak mengandung kemusyrikan dalam berbagai ritual, baik yang menggunakan simbol Islam maupun sekedar tradisi budaya.

Begitu juga getolnya Thamrin Tamagola yang menjadi Ketua Aliansi Bhineka Tunggal Ika untuk membangkitkan nilai-nilai adat pra Islam. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembalikan masyarakat agar berpegang pada ajaran musyrik pra Islam. Apa yang dilakukan oleh Thamrin tersebut merupakan perpanjangan dari agenda dan strategi Rand Corporation untuk memerangi kebangkitan Islam.

Sementara strategi untuk kaum tradisionalis adalah:
•    Mempublikasikan kritik terhadap kekerasan fundamentalis dan kaum ekstrimis
•    Mendorong munculnya pertentangan antara tradisionalis dan fundamentalis
•    Menghambat aliansi antara kaum tradisionalis dan fundamentalis
•    Mendorong kerjasama antara kelompok modernis dan tradisionalis yang lebih dekat dengan kelompok modernis
•    Mendidik kelompok tradisionalis untuk memberikan bekal kepada mereka agar dapat berdebat melawan kelompok fundamentalis karena kelompok fundamentalis dianggap sering memiliki retorika yang lebih superior
•    Meningkatkan citra dan profil kelompok modernis di institusi tradisionalis
•    Membedakan berbagai aliran tradisonal dan mendorong mereka agar memiliki persaman dengan kelompok modernis
•    Mendorong popularitas dan penerimaan kelompok Sufi

Pada bagian ini, dokumen Rand secara tegas memuat strategi agar kaum “Tradisionalis”, yang mereka identifikasi berasal dari kalangan pesantren, untuk diadu dan dijadikan garda terdepan dalam melawan kaum “Fundamentalis”. Inilah yang menyebabkan Ulil maupun Guntur Romli dan Nuril Arifin, mati-matian berusaha untuk bisa menjadi pengurus NU, agar bisa mereka gunakan untuk memusuhi dan menggerakkan santri untuk melawan umat Islam lainnya. Untungnya strategi para “preman” ini tidak berhasil berkat kesadaran dan iman kalangan pesantren yang sudah mengetahui belangnya mereka.

Sementara starategi untuk melawan kelompok fundamentalis adalah:
•    Melawan interpertasi mereka tentang Islam dan menampakkan ketidak akuratannya
•    Mengungkap hubungan mereka dengan kelompok dan tindakan yang ilegal
•    Mempublikasikan konsekuensi tindak kekerasan mereka
•    Mendemontrasikan ketidakmampuan mereka dalam memimpin untuk meraih pembangunan yang positif bagi negara dan komunitas mereka
•    Menyebarkan pesan khsususnya kepada generasi muda, penduduk tradisionalis yang saleh, kelompok minoritas di Barat dan kepada perempuan
•    Mencegah memperlihatkan penghormatan dan kekaguman terhadap kekerasan kaum fundamentalis ekstrimis dan teroris.
•    Menstigma mereka sebagai pihak perusak dan pengecut dan bukan sebagai pahlawan
•    Mendorong para jurnalis untuk menginvestigasi isu-isu korupsi, sikap hipokrit dan tindakan amoral kelompok fundamentalis dan teroris
•    Mendorong perpecahan diantara kelompok fundamentalis.

Kalau kita perhatikan strategi Zionis pada bagian ini, maka tidak heran bila kita sering sekali menonton dan menyaksikan berita-berita yang memutar balikkan fakta seperti pada kejadian Monas dan Ciketing Bekasi. Ternyata fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidaklah sama dengan apa yang diberitakan oleh media massa bahwa umat Islam melakukan serangan terhadap kelompok agama lain. Namun, fakta-fakta yang terungkap ini tak pernah dimuat oleh media massa, untuk mengoreksi pemberitaan sebelumnya, karena memang agenda mereka adalah memberikan image negative kepada Ormas Islam agar tidak menjadikan Ormas dan aktivis Islam sebagai Pahlawan dan harus dicitrakan sebagai pelaku kejahatan. (Ibnu Hamid)

Sistem Pemerintahan

Posted on

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem pemerintahan.

I. Pengertian Sistem Pemerintahan
Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berate kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berate kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.
Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabile semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial.
a. Kabinet Presidensial
Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amarika Serikat dan Indonesia
b. Kabinet Ministrial
Kabinet ministrial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksaan pemerintan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kebinet bertanggung jawab kepada parlemen/DPR. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet ini adalah negara-negara di Eropa Barat.
Apabila dilihat dari cara pembentukannya, cabinet ministrial dapat dibagi menjadi dua, yaitu cabinet parlementer dan cabinet ekstraparlementer.
Kabinet parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada didalam parlemen. Jika dilihat dari komposisi (susunan keanggotaannya), cabinet parlementer dibagi menjadi tiga, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai.
Kabinet Ekstraparlementer adalah kebinet yang pembentukannya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen/DPR.

II. Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:

1. sistem pemerintahan presidensial;
2. sistem pemerintahan parlementer.

Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bhakan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial.

Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial adalah sebagai berikut.
Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :
Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
III. Pengaruh Sistem Pemerintahan Satu Negara Terhadap Negara-negara Lain

Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negar lainnya.
Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. Dan contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlemen: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.
Meskipun sama-sama menggunakan sistem presidensial atau parlementer, terdapat variasi-variasi disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Misalnya, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak akan sama persis dengan sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Amerika Serikat. Bahkan, negara-negara tertentu memakai sistem campuran antara presidensial dan parlementer (mixed parliamentary presidential system). Contohnya, negara Prancis sekarang ini. Negara tersebut memiliki presiden sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan besar, tetapi juga terdapat perdana menteri yang diangkat oleh presiden untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan penting sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat mengadakan perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksakan negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antarsistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.
Para pejabat negara, politisi, dan para anggota parlemen negara sering mengadakan kunjungan ke luar negeri atau antarnegara. Mereka melakukan pengamatan, pengkajian, perbandingan sistem pemerintahan negara yang dikunjungi dengan sistem pemerintahan negaranya. Seusai kunjungan para anggota parlemen tersebut memiliki pengetahuan dan wawasan yang semakin luas untuk dapat mengembangkan sistem pemerintahan negaranya.
Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak lepas dari hasil mengadakan perbandingan sistem pemerintahan antarnegara. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan di Amerika Serikat. Misalnya, pemilihan presiden langsung dan mekanisme cheks and balance. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia bersifat tiruan semata dari sistem pemerintahan Amerika Serikat. Contohnya, Indonesia mengenal adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.
Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer seara ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.
IV. Sistem Pemerintahan Indonesia
a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
Sistem Konstitusional.
Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hamper semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itui tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.
b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.
Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Kesimpulan
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.
Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengwasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial.
Dalam sistem pemerintahan negara republik, lebaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda.
Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama.
Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.

Sejarah Hari Pahlawan

Posted on

bung tomoPeristiwa 10 November merupakan peristiwa sejarah perang antara Indonesia dan Belanda. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan tujuh hari kemudian, tepatnya, 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang.

Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom (oleh Amerika Serikat) di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sebelum dilucuti oleh sekutu, rakyat dan para pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada 25 Oktober. Tentara Inggris didatangkan ke Indonesia atas keputusan dan atas nama Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi, selain itu, tentara Inggris juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) pun membonceng. Itulah yang meledakkan kemarahan rakyat Indonesia di mana-mana.

Di Surabaya, dikibarkannya bendera Belanda, Merah-Putih-Biru, di Hotel Yamato, telah melahirkan Insiden Tunjungan, yang menyulut berkobarnya bentrokan-bentrokan bersenjata antara pasukan Inggris dengan badan-badan perjuangan yang dibentuk oleh rakyat. Bentrokan-bentrokan bersenjata dengan tentara Inggris di Surabaya, memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur), pada 30 Oktober.

Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, penggantinya (Mayor Jenderal Mansergh) mengeluarkan ultimatum yang merupakan penghinaan bagi para pejuang dan rakyat umumnya. Dalam ultimatum itu disebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut ditolak oleh Indonesia. Sebab, Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri (walaupun baru saja diproklamasikan), dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai alat negara juga telah dibentuk.

Selain itu, banyak sekali organisasi perjuangan yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar. Badan-badan perjuangan itu telah muncul sebagai manifestasi tekad bersama untuk membela republik yang masih muda, untuk melucuti pasukan Jepang, dan untuk menentang masuknya kembali kolonialisme Belanda (yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia).

Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan besar-besaran dan dahsyat sekali, dengan mengerahkan sekitar 30 000 serdadu, 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar kapal perang.

Berbagai bagian kota Surabaya dihujani bom, ditembaki secara membabi-buta dengan meriam dari laut dan darat. Ribuan penduduk menjadi korban, banyak yang meninggal dan lebih banyak lagi yang luka-luka. Tetapi, perlawanan pejuang-pejuang juga berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk.

Pihak Inggris menduga bahwa perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari saja, dengan mengerahkan persenjataan modern yang lengkap, termasuk pesawat terbang, kapal perang, tank, dan kendaraan lapis baja yang cukup banyak.

Namun di luar dugaan, ternyata para tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan ulama’ serta kiyai-kiyai pondok jawa seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah serta kiyai-kiyai pesantren lainnya mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat umum (pada waktu itu masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiyai)juga ada pelopor muda seperti bung tomo dan lainnya. sehingga perlawanan itu bisa bertahan lama, berlangsung dari hari ke hari, dan dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran besar-besaran ini memakan waktu sampai sebulan, sebelum seluruh kota jatuh di tangan pihak Inggris.

Peristiwa berdarah di Surabaya ketika itu juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itulah yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Kabinet Orde Lama

Posted on

Letak Kekuatan Israel

Posted on Updated on

Israel sebuah gerombolan kecil, yang terdiri dari orang-orang hebat, daerah kekuasaannya bukan sebuah Negara, juga bukan sebuah kampung kecil, tapi sebuah daerah besar hasil merampok tanah bangsa lain, kelompok seperti ini bisa diibaratkan sebuah gerombolan kecil dengan nyali kecil, cuma dengan taktik yang hebat.
Bisa dibayangkan, dengan jumlah warga yang hanya sekian juta, dan dengan daerah caplokan sekian hektar bisa menjadikan Eropa dan Amerika sebagai budak.
Dimana sebenarnya letak kekuatan mereka? Ada tiga letak kekuatan Israel, pertama kekuatan lobi, Read the rest of this entry »