Sekali lagi “Sertifikasi, Anggaran dan Kecemburuan”

Permasalahan Sertifikasi Guru
Oleh Kusdiyono

Menindaklanjuti tentang perlunya sertifi-kasi guru, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UUGD), pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, tidak perlu memaksakan diri meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Hal ini karena beberapa permasalahan yang akan timbul seandainya peningkatan kesejahteraan guru dilakukan melalui Pertama, anggaran dana pemerintah yang terbatas (tidak mencukupi), apabila satu orang guru yang lolos sertifikasi diberikan satu kali gaji.

Sebagai gambaran, apabila dirata-ratakan satu kali gaji pokok Rp 1.500.000,00, untuk dua juta guru diperlukan dana Rp 3 triliun per bulan. Untuk satu tahun diperlukan dana Rp 36 triliun. Itu baru tunjangan profesi yang satu kali gaji. Kalau gaji guru beserta tunjang-an fungsionalnya Rp 2.000.000,00, diperlukan dana Rp 4 triliun per bulan, sehingga per tahun mencapai Rp 48 triliun.

Apabila dijumlah, gaji guru ditambah tunjangan fungsional dan tunjangan profesi, dibutuhkan dana Rp 84 triliun. Itu baru gaji guru PNS, belum mencakup gaji dosen PNS, guru swasta, serta dosen swasta yang lolos sertifikasi. Sedangkan yang namanya anggaran pendidikan bukan hanya gaji dan tunjangan, melainkan banyak kebutuhan pos pendidikan yang lain seperti projek pembuatan sekolah baru, rehabilitasi sekolah yang rusak, dan sektor-sektor lain yang memerlukan dana besar. Kalau hal ini terjadi, untuk anggaran pendidikan diperlukan dana Rp 160 – Rp 200 triliun. Tentu sangat berat karena sudah melebihi beban APBN. Padahal, pemerintah punya utang luar negeri yang cukup besar. Belum lagi pos anggaran departemen lain yang juga perlu dana besar.

Kedua, apabila sertifikasi guru ini diberlakukan dan beberapa guru mendapat tunjangan profesi, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sesama guru. Imbasnya dapat memengaruhi kinerja guru itu sendiri. Akibatnya, bukannya tercipta suasana kerja yang harmonis, melainkan suasana kerja yang penuh kecemburuan dan intrik sesama guru itu sendiri. Selain itu, gaji guru yang berlebih cukup besar juga menimbulkan kecemburuan bagi PNS lain.

Ketiga, uji profesi/sertifikasi sangat rentan terhadap adanya praktik KKN. Hal ini berkaitan dengan jumlah guru yang sangat banyak, apalagi jika guru dan dosen swasta termasuk di dalamnya. Kalau hal ini terjadi, bukannya mutu pendidikan yang meningkat tetapi malah pemborosan besar-besaran uang negara.

Solusi untuk memecahkan permasalahan kesejahteraan guru adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan guru (anggaran pemerintah mencukupi) dan peningkatan kualitas guru. Hal inilah yang perlu didiskusikan oleh para ahli pendidikan.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh guru adalah rendahnya tunjangan fungsional yang berkisar antara Rp 200.000,00 – Rp 450.000,00. Saya rasa yang perlu dinaikkan adalah tunjangan fungsional ini, tentu dengan menyertakan PNS lain.

Kalau kita lihat profesi lain seperti dokter, pengacara, dan psikolog, mereka punya kemampuan profesi untuk membuka praktik dan melayani masyarakat. Sebagian besar penghasilan mereka diperoleh dari masyarakat. Begitu juga dengan guru. Jika seorang guru lulus uji sertifikasi, diharapkan guru tersebut punya kemampuan kompeten, bekerja melayani untuk dan menambah penghasilannya dari masyarakat, bukan dari pemerintah/negara yang kemampuan keuangannya terbatas.***

Sertifikasi bagi guru hendaknya jangan sampai menimbulkan  kecemburuan sosial di antara sesama guru, sehingga ujung-ujungnya yang menjadi korban anak didik. Sertifikasi tersebut harus dipandang dari orientasi peningkatan profesionalisme guru, dan bukan demi peningkatan penghasilan belaka. Karenanya diperlukan kejujuran untuk memenuhi syarat dan kriteria yang diperlukan, serta bersikap legawa terhadap mekanisme yang ada.

About Kusdiyono

Guru yang mengajar di SMKN 38 Jakarta mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan KKPI (dulu). Tugas tambahan sebagai Wakabid Kesiswaan. Alamat Jl.Kebon Sirih No.98 Jakarta Pusat, telp/fax (021) 3441788/3506191. E-mail : kus_d@yahoo.com , kusdiyono@gmail.com
This entry was posted in Pendidikan. Bookmark the permalink.

4 Responses to Sekali lagi “Sertifikasi, Anggaran dan Kecemburuan”

  1. semua guru harus ikut memikirkan anak bangsa apapun yang terjadi ada sertifikasi atau tidak…yang penting anak bangsa harus tetap memiliki mental yang baik sebagai anak bangsa (jauh dari korupsi, kolusi, nepotisme)

  2. kaka says:

    ndak usah dilanjutkan program itu , ndak valid dan efeknya thd kemajuan pendidikan ndak ada. Mending Guru yang berprestasi diberi hadiah , anaknya diberi beasiswa tuk pendidikanya . Itu lebih mengena dan akan menimbulkan efek yang positip bagi rekan-rekannya tuk berpacu dalam Prestasi . Bukan berpacu mencari dokument untuk meraih sertifikasi.
    Kenyataannya banyak yang tak sesuai kemampuan personil dengan potret portopolio yang dimilikinya.

  3. kusdiyono says:

    Usul yang bagus, yang di atas gimana ya ???

  4. mertayasa says:

    Menurut saya sangat setuju dengan penulis, karena kita disini tidak hanya semata-mata sertifikasi untuk peningkatan penghasilan melainkan untuk profesionalisme seorang guru. Sehingga tidak ada alasan seorang guru yg sudah mendapatkan tunjangan profesi harus tidak mengabaikan anak didiknya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s