Komite Sekolah N Pajak

Dipublikasi pada 29 Mei 2008 oleh Kusdiyono

Komite sekolah adalah wadah bagi para orang tua dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan di sekolah, terutama dalam penggunaan uang. Dulu dikenal dengan nama BP3 (Badan Pembantu Pelaksana Pendidikan). Mereka pada awal tahun mengadakan rapat/musyawarah dengan seluruh dewan guru untuk menentukan pengurus komite yang baru, serta menyetujui atau pun tidak anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diajukan oleh Kepala Sekolah, termasuk IPDB (Iuran Peserta Didik Baru) atau dulu lebih dikenal dengan nama uang awal tahun.

Jika rapat antara komite dan sekolah telah menyepakati APBS, maka mulailah bendahara komite bekerja mengumpulkan uang APBS.

Pajak adalah kewajiban warga Negara yang harus dibayarkan pada Negara. Berkaitan dengan pajak, maka ada yang disebut Wajib Pajak, baik berupa Badan (PT, CV, dsb) maupun Pribadi/perseorangan. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dikeluarkan oleh kantor pajak.

Persoalan muncul ketika komite sekolah harus membayar pajak, yaitu berupa pajak penghasilan. Komite sekolah dimasukkan ke dalam wajib pajak yang mana ? Perseorangan, PT, CV ataupun Yayasan juga bukan. Pegawai kantor pajak yang kami temui saja belum bisa menjawab, sementara sekolah kami mendapatkan teguran sampai 2 kali karena belum menyerahkan laporan pajak tahunan.

Yang terjadi di sekolah-sekolah lain, NPWP yang digunakan adalah NPWP dari Pemegang Kas Cabang (PKC) atau bendahara rutin, alias NPWP perseorangan. Data yang ada di kantor pajak, ternyata baru 10% komite sekolah yang memiliki NPWP, sedangkan yang lain menggunakan NPWP PKC.

Sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban dari kantor pajak, komite sekolah masuk kategori wajib pajak yang mana. Sementara pada saat sekolah mendapatkan bantuan dari Direktorat PSMK Depdiknas, biasanya diminta untuk melampirkan fotokopi rekening komite dan NPWP komite. Ada yang punya solusi ???

Tentang Kusdiyono

Pada awalnya saya mengajar dan mengabdi pada SMK Negeri 38 Jakarta. Mata pelajaran yang saya ampu adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan KKPI. Seiring perjalanan waktu, pengabdian saya membuahkan hasil, yakni dengan diangkatnya saya menjadi CPNS dan PNS. Selama di SMK Negeri 38 berbagai tugas tambahan diamanahkan pada saya, antara lain sebagai Kepala Lab Komputer, Kepala Perpustakaan, Pembina OSIS, Waka Kurikulum dan terakhir Waka Kesiswaan, Berbagai macam tugas tambahan tersebut tentu saja tidak diemban secara bersamaan, sangat tidak mungkin. Namun secara rotasi alias bergantian dengan sobat - sobat guru yang lain di 38. Waktu terus berjalan, deru perubahan dunia pendidikan juga demikian, tak terkecuali di SMK Negeri 38 Jakarta. Sayapun merotasi/memutasi diri ke Sekolah baru, tempat baru, yakni SMK Negeri 16 Jakarta, sejak Juli 2016 sampai dengan saat ini. Tidak berbeda dengan di 38, di SMK Negeri 16 saat ini saya diberikan tugas tambahan kembali sebagai Kepala Perpustakaan. Menikmati hidup, tidak "ngoyo", dan berusaha tidak menyakiti siapapun, sebab 1000 teman terlalu sedikit dan satu musuh terlalu dan amat banyak....
Pos ini dipublikasikan di Pendidikan. Tandai permalink.