Ekonomi Kerakyatan ???

Oleh :Iman Sugema

Ada satu hal yang menarik dari dialog Kadin dengan para calon presiden (capres). Dalam dialog tersebut, ketiga capres, yakni Jusuf Kalla (JK), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Megawati Soekarnoputri dengan caranya masing-masing, berusaha menegaskan kepada publik bahwa mereka memiliki komitmen mengedepankan kebijakan ekonomi kerakyatan. Ini menunjukan bahwa istilah ekonomi kerakyatan telah menjadi sebuah komoditas politik yang sangat laku dijual. Persoalannya tentu adalah siapa dari para capres tersebut yang secara tulus akan betul-betul menjalankannya ketika terpilih nanti.Jangan sampai rakyat tertipu memilih musang berbulu domba. Neolib, tapi ngaku pro rakyat. Selain itu, ada satu perkembangan di bawah permukaan yang bagi saya agak mengkhawatirkan. Ada sekelompok ekonom neoliberal yang mulai rajin melakukan delegitimasi terhadap ekonomi kerakyatan. Mereka bilang bahwa ekonomi kerakyatan tidak memiliki basis akademis atau keilmuan dan hanya merupakan romantisme sejarah peninggalan Soekarno-Hatta. Mereka juga percaya bahwa ekonomi kerakyatan hanyalah jargon populis yang akan berujung pada kegagalan, seperti yang pernah terjadi pada program Kredit Usaha Tani (KUT). Mereka juga mulai menakut-nakuti para politikus bahwa kalau kebijakan ekonomi tersebut dijalankan, akan menyebabkan para pemilik modal asing lari dari Indonesia. Seolah keberpihakan terhadap rakyat jelata merupakan momok yang menakutkan bagi pemilik modal besar. Terhadap isu yang terakhir ini, saya memiliki empat jawaban.Pertama, siapa sebetulnya yang pada akhirnya akan menikmati tumbuh kembangnya perekonomian rakyat? Jelas adalah pengusaha dan pemerintah. Bila perekonomian rakyat berkembang dengan baik, kelompok yang tadinya miskin menjadi tidak miskin dan memiliki daya beli yang lebih baik. Yang tadinya tidak mampu membeli pakaian yang bagus, kelak menjadi bisa membeli baju bagus. Barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan motor yang tadinya tidak terbeli menjadi terbeli. Semua itu jelas diproduksi oleh perusahaan besar. Pemerintah juga diuntungkan karena tadinya ada kelompok yang harus disubsidi terus-terusan, kelak bisa bayar pajak. Pengembangan ekonomi kerakyatan adalah win-win solution , tak ada satu pun pihak yang dirugikan. Kedua, perusahaan besar bisa berkembang secara bersamaan dengan perusahaan mikro dan kecil. Hal ini sudah banyak contohnya, seperti pola perkebunan inti rakyat (PIR) atau tambak inti rakyat (TIR). Bahkan, secara sadar atau tidak, pemakai tepung terigu terbesar yang diproduksi oleh PT Bogasari adalah tukang martabak, tukang bakso, dan perajin kue dan roti. Ujung tombak pemasaran produk-produk dari perusahaan besar yang memproduksi biskuit, permen, cokelat, odol, sabun mandi, dan aneka kebutuhan sehari-hari lainnya adalah warung-warung kecil di gang sempit, di tengah-tengah perumahan rakyat. Mempertentangkan usaha besar dengan kecil adalah sangat usang. Bahkan, Profesor Prahalad dari University of Michigan telah menerbitkan buku berjudul The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits . Buku ini mengulas bagaimana perusahaan-perusahaan besar telah sukses bermitra dengan kelompok miskin. Walaupun demikian, buku ini banyak dikritik karena terlalu liberal sehingga terkesan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak memerlukan campur tangan pemerintah sama sekali. Dalam konteks Indonesia, sering kali kerja sama antara usaha kecil dan besar harus digagas dan dikawal oleh pemerintah karena tingkat kesadaran para kapitalis terhadap hal ini terkadang sangat lemah. Ketiga, stabilitas sosial politik menjadi bagian terpenting dari risiko investasi. Semakin stabil, semakin rendah risiko. Pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha merupakan salah satu pilar yang bisa menjamin terjadinya stabilitas sosial. Karena, itu adalah kepentingan investor besar untuk bisa melihat tumbuh kembangnya usaha rakyat. Keempat, kebijakan liberalisasi ugal-ugalan pada gilirannya menciptakan kemiskinan dan ketergantungan yang akut. Pengalaman di Meksiko menunjukkan bahwa setahun setelah diberlakukannya NAFTA, sebanyak 20 ribu lebih usaha kecil menengah (UKM) di negara tersebut gulung tikar karena terlibas oleh liberalisasi. Akibat menyempitnya lapangan pekerjaan, upah menurun sampai 40 persen. Pada akhirnya, negara harus menyediakan santunan sosial berupa cash transfer yang di sini populer dengan bantuan langsung tunai (BLT).Karena keuangan negara semakin terbatas, pemerintah harus lebih banyak menggantungkan diri pada utang luar negeri. Ada saatnya nanti di mana kenaikan pajak menjadi tidak terhindarkan untuk menyelamatkan keuangan negara dari kebangkrutan. Akhirnya, para pemodal harus ikut memikul beban. Negara, rakyat, dan dunia usaha menjadi semakin lemah.Intinya, kita memerlukan sebuah kebijakan ekonomi yang sangat berpihak kepada pengusaha mikro dan kecil. Sebuah kebijakan ekonomi yang inklusif, tidak hanya mementingkan pemodal besar dan pelaku asing.Semoga saja ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi dagangan politik.

Sumber : Republika, Senin 25 Mei 2009

About Kusdiyono

Guru yang mengajar di SMKN 38 Jakarta mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan KKPI (dulu). Tugas tambahan sebagai Wakabid Kesiswaan. Alamat Jl.Kebon Sirih No.98 Jakarta Pusat, telp/fax (021) 3441788/3506191. E-mail : kus_d@yahoo.com , kusdiyono@gmail.com
This entry was posted in Politik and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s