Dilema Perpustakaan Sekolah

perpus

perpus

Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Aplikasi dari tujuan tersebut di sekolah diterapkan dalam berbagai visi dan misi yang ada. Antara satu sekolah dengan sekolah lain tidaklah sama, namun memiliki tujuan akhir yang sama. Salah satu sarana prasarana  yang ada dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah perpustakaan sekolah.

Sebelum adanya UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, profesi pustakawan sekolah dianggap sebagai profesi bagi guru buangan. Artinya guru yang kinerjanya kurang bagus, atau guru yang jumlah jam mengajarnya sangat sedikit. Akibatnya menjadi stigma bahwa kalau guru yang berprofesi sebagai pustakawan adalah guru yang “trouble maker” atau biang kerok di sekolah. Realita ini membawa dampak bagi maju dan tidaknya perpustakaan sekolah tersebut. Sebab yang mengelola perpustakaan adalah para guru yang tidak memiliki pendidikan pustakawan, serta yang kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Dampaknya siswa menjadi enggan untuk datang ke perpustakaan, karena suasana yang kurang yang nyaman, koleksi yang tidak diperbaharui, dsb. Bahkan ada yang menganggap perpustakaan sekolah sebagai gudang buku.

Namun dengan lahirnya UU Nomor 43 tahun 2007 memberikan jaminan bahwa profesi pustakawan adalah profesi yang mulia, yang sebenarnya tidak boleh sembarang orang memegangnya. Ditambah ke depan perpustakaan sekolah harus memiliki standar yang ditetapkan sesuai dengan Bab III pasal 11 UU No.43 tahun 2007, yaitu :

  1. Standar koleksi
  2. Standar sarana prasarana
  3. Standar pelayanan
  4. Standar tenaga perpustakaan
  5. Standar penyelenggaraan dan
  6. Standar pengelolaan

Dengan dipenuhi semua kriteria di atas, diharapkan minat siswa dan guru untuk berkunjung, membaca dan meminjam koleksi perpustakaan semakin tinggi. Yang akibatnya pengetahuan dan wawasan siswa ataupun guru akan bertambah.

Agar perpustakaan sekolah bisa menjalankan aktifitasnya maka, sekolah ataupun madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan (Bab VII pasal 23 ayat 6). Tapi dalam realita sehari-hari tidak/belum semua sekolah menerapkan apa yang ada dalam UU tersebut. Tidak sedikit perpustakaan sekolah yang hidup segan mati pun tak mau. Ruangan yang jauh dari standar, anggaran yang sangat terbatas, kemampuan pengelola yang minim pengetahuannya. Sementara tidak ada sangsi apapun dari  pemerintah ataupun dinas yang berwenang bagi sekolah yang belum menerapkan UU 43 tahun 2007 tersebut. Sekolah masih  sibuk dengan anggaran untuk pengembangan IT, sekolah berstandar nasional, standar internasional. Padahal untuk menjadi sekolah yang bertandar nasional/internasional salah satunya memiliki perpustakaan sekolah yang standar, yaitu sesuai dengan UU No.43 tahun 2007.

About Kusdiyono

Guru yang mengajar di SMKN 38 Jakarta mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan KKPI (dulu). Tugas tambahan sebagai Wakabid Kesiswaan. Alamat Jl.Kebon Sirih No.98 Jakarta Pusat, telp/fax (021) 3441788/3506191. E-mail : kus_d@yahoo.com , kusdiyono@gmail.com
This entry was posted in Tendik and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Dilema Perpustakaan Sekolah

  1. ayu says:

    pa perpus mana thu,, kayanya perpus skul kita sekarabg gag gitu dagh,, gmana ia biar perpus di kunjungin murid” buat belajar dan membaca. kaya saya yang makes ke perpus ini??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s