UU No.22 tahun 2009

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara garis besar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun ada beberapa poin perubahan yang penting untuk kita ketahui sebagai pengendara mobil dan motor dalam konteks pengguna jalan sehari-hari.

Antara lain Pasal 57 ayat 2 dan Pasal 106 ayat 8, keduanya mengatur tentang penggunaan helm berstandarisasi SNI (Standar Nasional Indonesia). Kemudiaan ada juga Pasal 112 ayat 3, yang melarang pengemudi kendaraan langsung berbelok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas. Kecuali diatur oleh rambu atau oleh petugas kepolisian.

Kemudian untuk keselamatan berkendara juga di buatkan peraturan baru pada pasal 108 ayat 3, yang mengatur penggunaan lajur di jalan. Dimana sepeda motor, kendaraan dengan kecepatan rendah serta kendaraan tidak bermotor harus berada pada lajur kiri jalan. Lajur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului.

Pasal 107 ayat 2 juga merupakan pasal baru dimana pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dan terakhir adalah pasal 57 ayat 3 dimana mobil harus memiliki kelengkapan berupa sabuk keselamatan, ban cadangan, lampu, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya untuk pengemudi mobil yang tidak memiliki rumah-rumah (body atau atap) dan peralatan P3K.

Selain beberapa pasal baru tadi, UU lalu lintas yang baru ini juga memaparkan ketentuan pidana dan denda yang baru. Jumlahnya memang lebih besar bila dibandingkan dengan UU lalu lintas tahun 1992, tentunya karena nilai mata uang rupiah kita yang sudah jauh berbeda antara tahun 1992 dan 2009 kini.

Di UU lalu lintas yang baru, pelanggar harus mulai memaksa diri untuk tertib. Kalau benar-benar dilaksanakan sebagaimana tertulis dalam UU lalu lintas, ancaman tilang untuk tiap pelanggaran sangat besar hingga 10 kali lipat dari UU lalu lintas yang lama. Bukan hanya pasal-pasalnya yang makin detail tapi penyedia jalan dan pemerintah pun bisa kena denda.

Seperti dalam pasal 273 ayat 1, bila penyedia jalan tidak segera memperbaiki jalan rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan, bisa diancam kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal Rp 12 juta. Kalau korban sampai meninggal dunia, ancaman dendanya bisa sampai Rp 120 juta.

Beberapa sanksi pidana yang ada dalam UU 22 tahun 2009 antara lain terdapat dalam pasal :
dalam pasal 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 298, 310, 311 dan 312 (silahkan baca )

About Kusdiyono

Guru yang mengajar di SMKN 38 Jakarta mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan KKPI (dulu). Tugas tambahan sebagai Wakabid Kesiswaan. Alamat Jl.Kebon Sirih No.98 Jakarta Pusat, telp/fax (021) 3441788/3506191. E-mail : kus_d@yahoo.com , kusdiyono@gmail.com
This entry was posted in Pendidikan and tagged , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to UU No.22 tahun 2009

  1. plentiswae says:

    Kata blog sebelah UUD no.22 ini rawan [b]UUD[b] (Ujung-ujungnya Duit) …………. sorry bukannya pesimis😉

  2. AAA says:

    Maaf, tapi sepertinya pasal 87 tentang batas usia pembuatan SIM C jadi 17 tahun kurang adil, karena berlawanan dengan Pancasila sila ke 2 dan ke 5, karena menghilangkan hak mereka sebelumnya

  3. Mr.13 says:

    permisi mau repost, buat referensi sj..

  4. cici says:

    mau pesen buku ini bisa dimanaa ya?

  5. aidsasmita says:

    Waduh…saya belum tahu krn saya dapat dari Dirlantas Polda Metro dulu saat sosialisasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s