Electoral Threshold

Pengertiannya adalah : Ambang batas untuk partai politik agar  mengikuti pemilu berikutnya.
Etika Politik: Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek-jelekkan partai politik atau tokoh lain.

Persyaratan bagi partai politik agar dapat mengikuti pemilu berikutnya, yakni partai politik harus memenuhi ketentuan electoral threshold yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) atau bergabung dengan partai politik lainnya apabila ketentuan electoral threshold tidak terpenuhi [Pasal 9 ayat (2) UU Pemilu] tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konsitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 16/PUU-V/2007 yang diajukan 13 partai politik yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, pada Selasa (23/10/2007)

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan UU Pemilu, partai politik yang telah berstatus sebagai badan hukum tidak secara serta merta (otomatis) dapat mengikuti pemilu, karena masih harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU Pemilu, seperti verifikasi administratif dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini berarti eksistensi partai politik dengan keikutsertaan partai politik dalam pemilu memang merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan.

Ketentuan tentang electoral threshold sudah dikenal sejak Pemilu 1999 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diadopsi lagi dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang menaikkannya dari 2% (dua persen) menjadi 3% (tiga persen), sehingga, menurut MK, para Pemohon seharusnya sudah sangat memahami sejak dini bahwa ketentuan tentang electoral threshold tersebut memang merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam rangka membangun suatu sistem multipartai sederhana di Indonesia.

Undang-undang (UU) Pemilu yang baru saja disahkan DPR mematok nilai
parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 3,5
persen. Angka ambang batas tersebut dinilai cukup tinggi. Apakah parpol baru yakin bisa melewati nilai ambang batas tersebut.

Jika menilik komposisi DPR saat ini, terdapat dua partai baru yang duduk di parlemen, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Gerindra dan Hanura mendapatkan jatah kursi di parlemen setelah bertarung dengan belasan partai baru lainnya dan lolos PT 2,5 persen pada pemilu 2009. Saat itu, Gerindra lolos dengan persentase perolehan suara 4,46 persen dan Hanura 3,37 persen.

Korban dari parliamentary threshold (PT) Pemilu 2009 adalah suara rakyat sah rakyat yang terbuang yaitu sebesar ±18.000.000. Jika tahun 2009 dengan 3% suara sah rakyat terbuang sebesar 18 juta lebih, jika nanti 2014 sebesar 3.5% akan lebih besar lagi suara sah rakyat yang terbuang sia – sia .

About Kusdiyono

Guru yang mengajar di SMKN 38 Jakarta mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan KKPI (dulu). Tugas tambahan sebagai Wakabid Kesiswaan. Alamat Jl.Kebon Sirih No.98 Jakarta Pusat, telp/fax (021) 3441788/3506191. E-mail : kus_d@yahoo.com , kusdiyono@gmail.com
This entry was posted in Kewarganegaraan, Politik and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Electoral Threshold

  1. anto fuji says:

    thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s