Demokrasi “Ala Jogja”

Rabu, 10 Oktober Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam VIII secara resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Untuk pertama kalinya seorang Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik langsung oleh Presiden RI. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Presiden di sela kunjungan kerjanya di Kota Pelajar.
Menurut Mendagri, Gamawan Fauzi, selama ini Gubernur Yogyakarta tidak pernah dilantik. Masa tugas Sultan menjadi gubernur biasanya cukup melalui surat perpanjangan. Namun, dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta, Sultan dan Paku Alam harus dilantik.
Biasanya gubernur provinsi lain cukup dilantik Menteri Dalam Negeri. “Pelantikan (Gubernur DI Yogyakarta) harus Presiden, kalau berhalangan baru Wakil Presiden, kalau berhalangan juga baru Menteri Dalam Negeri,” kata Gamawan. Dikutip dari laman Presidensby.info,.

Pelantikan ini dilakukan setelah disahkan UU tentang keistimewaan Yogyarta, yaitu UU Nomor 13 tahun 2012. Pada UUK yang berisi 16 bab dan 51 pasal ini mengatur lima aspek keistimewaan. Antara lain mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerintah DIY, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata ruang.

Pada poin mekanisme pengisian jabatan disebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi oleh Sultan dan Paku Alam (PA) yang bertahta sesuai dengan paugeran Keraton serta Pura Pakualaman. Hal ini memastikan bahwa konflik internal Pura Pakualaman dengan adanya adipati kembar tidak menjadi soal. Sebab, KPH Ambarkusumo yang dinobatkan menjadi PA IX sejak 1999 otomatis menjabat sebagai Wakil Gubernur.DIY.

Dengan adanya UU tersebut, maka berlaku pula “demokrasi ala Yogya”. Demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Biasanya dilakukan melalui pemilihan umum, atau pun perwakilan. Sedangkan di Yogya , rakyat malah menghendaki sebaliknya, yaitu tidak usah ada pemilu ataupun pemilihan untuk kepala daerahnya. Rakyat justru protes dan menentang pada saat diusulkan agar diadakan pemilihan untuk kepala daerah di yogayakrta, sama dengan daerah lain.

Dengan demokrasi ala Yogya ini, maka praktis kembali pada “system monarki” ala Polybios. Konsekuensinya Sultan dan Pakualam harus bisa mempersiapkan suksesi untuk pemimpin selanjutnya. Yaitu pemimpin yang cakap, mengayomi rakyat, mampu bersikap adil, dll. Serta yang penting dapat diterima oleh rakyat Yogya. Mudah2 konflik dan pengalaman yang terjadi di keratin Solo (adanya raja kembar), bisa menjadi pelajaran bagi Kesultanan Yogyakarta (Mataram Islam)

 

About Kusdiyono

Guru yang mengajar di SMKN 38 Jakarta mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan KKPI (dulu). Tugas tambahan sebagai Wakabid Kesiswaan. Alamat Jl.Kebon Sirih No.98 Jakarta Pusat, telp/fax (021) 3441788/3506191. E-mail : kus_d@yahoo.com , kusdiyono@gmail.com
This entry was posted in Kewarganegaraan, Politik and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s