Sejarah Perkembangan PKn pada masa Transisi Demokrasi

Saat ini pelajaran Pancasila di pendidikan sekolah digabung dalam mata [elajaran Pkn Pancasila dan Kewarganegaraan. Tantangannya adalah sejauh mana efektifitas penanaman karakter Pancasila dengan kurikulum yang dijalankan pendidikan sekolah saat ini?

Dalam era reformasi, tantangan PPKn semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikangambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan.

Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggalPendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan / pendidikan kewarganegaraan.Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebihmemperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral.Secara umum, berikut ini disebutkan secara kronologis sejarah  timbulnya  pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi demokrasi di Indonesia, yakni :

  1. Pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi negara , ilmu bumi, dankewarganegaraan ( 1954 )
  2. Civics ( 1957/1962 )
  3. Ditingkat perguruan tingi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK,Pancasila dan UUD 1945 ( 1960-an)
  4. Filsafat Pancasila ( 1970- sampai sekarang )
  5. Pendidikan kewarganegaraan civics dan hukum ( 1973 )
  6. Pendidikan moral atau PMP ( 1975 /1984 )
  7. Pendidikan kewiraan ( 1989-1990-an)
  8. Dan pendidikan kewarganegaraan ( 2000-sekarang)Ada lagi Perkembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan menurut sumber lain,yaitu
  9. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengandiintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA (1962) yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-UndangDasar 1945 (Dept. P&K:1962).
  10. Dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah Civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-pakai (interchangeably).-
  11. Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan  NegaraDi dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan Civics  (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara).- Kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan Negara Berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945.- Kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945.- Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yangisinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan asasi manusia.
  12. Pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadiPendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam pedoman Penghayatan dan PengalamanPancasila atau P4.
  13. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional  kemudian diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn.
  14. Tahun 1975/1976 muncul mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP)yang visi dan misinya berorientasi padavalue inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berubahnya Pendidikan Kewargaan Negara(PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) baik menurut Kurikulumtahun 1975/1976 maupun Kurikulum tahun 1984  antara lain karena belum berkembangnya paradigma civic aducation yang melandasi dan memadu pengembangan kurikulum.
  15. Kemudian Kurikulum PMP 1984 menjadi Kurikulum Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, akan tetapi nuansa paradigmatik civiceducation-nya juga belum terasa. Sepertinya pendidikan moral Pancasila yangdisampaikan melalui PPKn di sekolah dan penataran P-4 di berbagai lapisanmasyarakat nyaris tanpa bekas dan tanpa makna (meaningless)
  16. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehinggatinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan  istilah  Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan.  Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukumdan moral.

Disalin dari sumber : http://www.pusakaindonesia.org/sejarah-perkembangan-pkn-pada-masa-transisi-demokrasi/comment-page-1/#comment-5186

About Kusdiyono

Guru yang mengajar di SMKN 38 Jakarta mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan KKPI (dulu). Tugas tambahan sebagai Wakabid Kesiswaan. Alamat Jl.Kebon Sirih No.98 Jakarta Pusat, telp/fax (021) 3441788/3506191. E-mail : kus_d@yahoo.com , kusdiyono@gmail.com
This entry was posted in Kewarganegaraan, Pendidikan, Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s