Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘smkn 38 jakarta’

Masuk bulan Februari agenda sekolah sangat padat. Try Out Uji Kompetensi, Tes Kendali Mutu, Uji Kompetensi sampai dengan Maret nanti Ujian Akhir Teori dan Praktik dan ditutup tanggal 15 – 18 April 2013 Ujian Nasional. Para guru, siswa dan orang tua seolah – olah mengejar waktu. Ya..tak terasa waktu sudah semakin dekat dengan namanya Ujian. Seperti baru kemarin masuk tahun baru Masehi 2013, eee…sekarang dah berakhir Februari dan masuk Maret 2013.

Agenda kelas X dan XI pun sami mawon, persiapan Ujian Tengah Semester (UTS) yang tentu saja harus didahului dengan penyusunan kisi-kisi dan soal, lalu diakhiri dengan koreksi dan input nilai di sas.smkdki.net. Lalu akan berlanjut dengan kegiatan – kegiatan lain. Betul apa yang jadi motto pak Dedi Dwitagama, yaitu “Tulis apa yang kita kerjakan dan Kerjakan apa yang kita tuliskan.”

Namun, kadang masih bisa disaksikan ada teman-teman berpikir apa yang saya kerjakan, atau saya mau mengerjakan apa. Padahal banyak yang bisa dikerjakan…akibatnya yang cape…ya tambah capek, yang nyantai ya tambah nyantai

Aaahh…nulis apa aku kali ini, gak jelas, cuma curcol alias curhat colongan. Gak nyambung antara judul dengan isi tulisan. ” Jaka Sembung naik ojek, gak nyambung Jek…”

Read Full Post »

Rabu, 10 Oktober Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam VIII secara resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Untuk pertama kalinya seorang Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik langsung oleh Presiden RI. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Presiden di sela kunjungan kerjanya di Kota Pelajar.
Menurut Mendagri, Gamawan Fauzi, selama ini Gubernur Yogyakarta tidak pernah dilantik. Masa tugas Sultan menjadi gubernur biasanya cukup melalui surat perpanjangan. Namun, dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta, Sultan dan Paku Alam harus dilantik.
Biasanya gubernur provinsi lain cukup dilantik Menteri Dalam Negeri. “Pelantikan (Gubernur DI Yogyakarta) harus Presiden, kalau berhalangan baru Wakil Presiden, kalau berhalangan juga baru Menteri Dalam Negeri,” kata Gamawan. Dikutip dari laman Presidensby.info,.

Pelantikan ini dilakukan setelah disahkan UU tentang keistimewaan Yogyarta, yaitu UU Nomor 13 tahun 2012. Pada UUK yang berisi 16 bab dan 51 pasal ini mengatur lima aspek keistimewaan. Antara lain mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerintah DIY, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata ruang.

Pada poin mekanisme pengisian jabatan disebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi oleh Sultan dan Paku Alam (PA) yang bertahta sesuai dengan paugeran Keraton serta Pura Pakualaman. Hal ini memastikan bahwa konflik internal Pura Pakualaman dengan adanya adipati kembar tidak menjadi soal. Sebab, KPH Ambarkusumo yang dinobatkan menjadi PA IX sejak 1999 otomatis menjabat sebagai Wakil Gubernur.DIY.

Dengan adanya UU tersebut, maka berlaku pula “demokrasi ala Yogya”. Demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Biasanya dilakukan melalui pemilihan umum, atau pun perwakilan. Sedangkan di Yogya , rakyat malah menghendaki sebaliknya, yaitu tidak usah ada pemilu ataupun pemilihan untuk kepala daerahnya. Rakyat justru protes dan menentang pada saat diusulkan agar diadakan pemilihan untuk kepala daerah di yogayakrta, sama dengan daerah lain.

Dengan demokrasi ala Yogya ini, maka praktis kembali pada “system monarki” ala Polybios. Konsekuensinya Sultan dan Pakualam harus bisa mempersiapkan suksesi untuk pemimpin selanjutnya. Yaitu pemimpin yang cakap, mengayomi rakyat, mampu bersikap adil, dll. Serta yang penting dapat diterima oleh rakyat Yogya. Mudah2 konflik dan pengalaman yang terjadi di keratin Solo (adanya raja kembar), bisa menjadi pelajaran bagi Kesultanan Yogyakarta (Mataram Islam)

 

Read Full Post »

Sekolah gratis telah dicanangkan untuk tingkat SLTA di DKI Jakarta yang berlaku mulai bulan Juli 2012. Tapi sampai dengan tulisan ini dibuat dana operasional yang diharapkan turun belum juga sampai di sekolah. Semua masih belum jelas, semua masih menunggu gubernur baru yang terpilih. Apakah kebijakan ini akan dilanjutkan, ataukah akan dievaluasi terlebih dahulu dengan melihat APBD yang ada.

Dampak yang paling terasa adalah kegiatan ekstrakurikuler yang terpaksa harus “istirahat” terlebih dahulu. Perawatan AC dan sarana lain yang sempat tertunda, kegiatan LDKS yang juga ditunda sementara waktu. Ditambah “dropping” lemari, loker, kursi kuliah, kursi biasa, kursi tunggu yang seperti di rumah sakit. Semua menumpuk jadi satu, minta untuk ditata dan ditempatkan. Sementara ruang yang dimiliki sungguh sangat terbatas…Bingung mencari solusi yang pas.

Ulangan Tengah Semester (UTS) yang dilakukan mulai tanggal 16 Oktober pun tidak luput dari ketersediaan dana yang minim. Akibatnya, sekolah mensiasatinya dengan model “paperless”, alias tanpa kertas. Para guru harus memindahkan soal yang telah diketik di ms.word ke dalam power point yang telah disiapkan lengkap dengan pengaturan waktu tayang. Para siswa akan mengerjakan soal dengan melihat tayangan soal melalui proyektor yang akan berjalan secara otomatis. Alhamdulillah semua ruang sudah terpasang proyektor. Namun tidak semua soal ditayangkan melalui proyektor, untuk BBM (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan Produktif) masih dengan dengan soal yang telah difotokopi. Hanya diluar 4 mata pelajaran tersebut.

Persoalan yang tidak kalah peningnya untuk pimpinan sekolah adalah dana untuk menggaji para guru, staf tata usaha, dan karyawan honorer. Pimpinan harus pandai – pandai mengelola keuangan yang ada agar semuanya terkendali.

Untuk Bapak Gubernur Joko Widodo dan Bapak Basuki (Ahok) setelah dilantik, mohon kejelasan dari kelanjutan sekolah gratis yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Fauzi Bowo. Kami semua di sekolah menunggu….

Read Full Post »

MOPDB REPTILMasa orientasi siswa (MOS) adalah masa yang paling menyenangkan, tidak akan terlupakan,  sekaligus menyebalkan . Karena dimasa itu   ada tebak-tebakan untuk barang yang harus dibawa. Tapi tebak-tebakannya juga rada sediklit membingung kan, kalau tidak pandai – pandai bergaul dan mencari informasi dari kakak kelas yang bukan panitia. Nah dari sekian banyak istilah bawaan, berikut ini bisa saya tuliskan. Mudah – mudahan bermanfaat bagi para peserta (siswa atau mahasiswa) serta orang tua yang ikut terkena dampaknya karena anaknya sedang mengikuti orientasi, sehingga ikut repot

  1. Nasi betadine = nasi goring/nasi +kecap
  2. Nasi full colour = nasi apa aja, asalkan tuh nasi berwarna semua.
  3. Nasi aking basah= ya nasi putih biasa lah
  4. Nasi Michael Jackson= hmm….nasi putih juga kan kulitnya MJ putih.
  5. Sayur sabun warna-warni= sayur sop dengan berbagai macam isi terutama wortel
  6. Tumis padi sunda =  artinya tumis pare
  7.  Sayur ibu menyusui= sayur katuk.
  8.  Pasangan Barbie megang tong berdarah= kentang balado
  9.  Kedelai borokan= tempe
  10. Keripik cacar=peyek
  11.  Snack perban jangan dibawa. Jangan disentuh= taro
  12.  Permen kaki bunting = permen kaki bunting
  13.  Buah berjantung = pisang
  14.  Air infuse 195ml = air di ganti labelnya jadi tulisan infuse 195ml
  15. Rambut reggae goreng = indomie keriting goring
  16. Telletabies merah bertato besat = potato besar
  17. Chiki eko teriak = cuba
  18. Chiki Melayang = Chiki Jetz
  19. Coklat biliar besar = caca besar
  20. Biscuit 3 diva = biscuit roma yang ada gambar 3 divanya
  21. Buah full colour = jeruk
  22. Telur mata sapi normal = telur mata sapi ga pecah
  23. Spongebob goreng = tahu goring
  24. Singkok I love you = kusuka
  25. Keju berputar= richese roll
  26. Emas besar ratu perak= silver queen besar
  27. Permen senang putih= happy denwhite
  28. Buah upacara/penipu = apel
  29. Air mbah surip= jamu
  30. Ikan masuk angin = ikan kembung
  31. Telur asin cap RT= telur asin cap rt
  32. Biscuit ade rai = biskuat
  33. Biscuit dijilat, diputar, dicelupin= oreo
  34. Permen maentos = mentos
  35. Air darah manis blebek-blebek dikaleng= fanta kaleng
  36. Minuman dunia saya= mizone
  37. Buah lesbi/homo =jeruk
  38. Pulpen cepat = faster
  39. Pisang 1 sisir = pisang dan 1 buah sisir (bukan pisang yg sesisir, hmm emang mau jualan…!! :D)
  40. Biskuit Argentina = Tang
  41. Buah cium matahari = sunkiss (plesetan dari jeruk Sunkist)
  42. Buah permisi = mangga (bahasa sunda/jawa)
  43. Air mineral enam T = air minerak merek VIT (jadinya VI T)
  44. Buah putri salju = apel / kesemek
  45. Buah centil = kesemek
  46. Lollipop tawar = jarum pentul
  47. Roti tawar / jepang = pembalut
  48. Terigu, jagung, wortel, tauge, (tahu), seharga Rp500,- = bakwan or (tahu isi)
  49. Gulali tawar = kapas
  50. Alas kaki jepit = sendal jepit
  51. Life is never flat = chitato
  52. Po cari manis = pocari sweat (diplesetin SWEAT menjadi sweet )
  53. Save snack = snack (merk) selamat
  54. Sabun genit = sabun colek
  55. Buah kasian = apel malang
  56. Permen bau = permen kaki
  57. Minuman 3 kaki  larutan cap kaki 3
  58. Ketombe = nasi putih
  59. Pudding goreng = tahu goreng
  60. Sayur basi = sayur asem
  61.  Susu kebangsaan = bendera
  62. Coklat hujan = coklat paying
  63. Kelinci kembar = kacang 2 kelinci
  64. Minuman perkakas = Tang
  65. Mall cilandak = Chitos
  66. Wafer Mesir = Gery Pyramid
  67. Minuman dugem = Club
  68. Pocong Ijo = Lontong
  69. Teh hijau baru = New green tea
  70. Guling berdarah = Sosis saus

Read Full Post »

Imsakiyah 1433 H - Republik Tigadelapan

Read Full Post »

PENGALAMAN MASA LALU:
Masa ORLA (1950-1965) jatuh bangunnya kabinet berdampak pd stabilitas kepegawaian
Masa ORBA (1966-1997), PNS dijadikan alat politik utk mempertahankan ke kuasaan
Masa Reformasi ditakutkan PNS dijadikan alat politik

DAMPAK KETIDAKNETRALAN PNS
Peran dan fungsi PNS sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan tidak ber-jalan

  • Diskriminasi pelayanan
  • Pengkotak-kotakan PNS
  • Konflik kepentingan
  • Tidak Profesional lagi

PENGATURAN NETRALITAS PNS:

  1. UU 43 Th. 1999 Ps. 3 (1-3) antara lain : (1) PNS harus Profesional, (2) PNS harus Netral dan tidak diskriminatif, (3) PNS dilarang menjadi anggota atau pengurus Porpol;
  2. UU 10 Th. 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR,DPD, Pasal 84 (3,4 dan 5) yang berkaitan dengan PNS dan Kampanye serta Pasal 273 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 84.
  3. UU 32 Th 2004 Tentang Pemda dalam Ps. 59 (5) huruf g antara lain menyatakan pasangan calon KEPDA & WAKEPDA yg berasal dari PNS harus mengundurkan diri dari jabatan negeri;
  4. PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS.
  5. Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005 Tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
  6. Surat Edaran MENPAN No. SE/08.A/M.PAN/5/2005 yang mengatur tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah

 

Dalam Pasal 3 Undang-undang 8 Tahun 1974 jo Undang-undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri termasuk PNS sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat.

LARANGAN DAN KAMPANYE

Dalam pasal 84 Undang-undang 10 Tahun 2008 telah diatur tentang pelaksana, peserta dan petugas kampanye, Dalam ayat (2), antara lain disebutkan bahwa pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan PNS. Dalam ayat (4), dinyatakan sebagai peserta kampanye PNS dilarang menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Dan dalam ayat (5), ditegaskan sebagai peserta kampanye PNS dilarang mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

Dari kutipan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa PNS dapat menjadi peserta kampanye dengan beberapa persyaratan. Namun dilarang sebagai pelaksana kampanye. Ketentuan tentang PNS sebagai peserta kampanye dipertegas pula dalam Undang-undang 42 Tahun 2008 pada pasal 41 ayat (1) huruf e, ayat (4), dan ayat (5). Dalam undang-undang yang sama pasal 43, dinyatakan pula bahwa pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Jika PNS diperbolehkan sebagai peserta kampanye sebagaimana disebutkan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang larangan bagi PNS sebagai peserta kampanye. Larangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
• Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
• Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
• Menghina seseorang, agama atau suku, ras, golongan, calon dan atau peserta Pemilu yang lain;
• Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
• Mengganggu ketertiban umum;
• Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta Pemilu yang lain
• Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
• Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
• Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
• Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
Selain itu beberapa larangan yang langsung berkaitan dengan PNS peserta kampanye, yaitu:

  1. Dilarang menggunakan atribut partai atau pakaian seragam dan atribut PNS;
  2. Dilarang mengerahkan PNS dilingkungan kerjanya, dan dilarang menggunakan fasilitas negara;
  3. Tidak memihak dan memberikan dukungan kepada Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  4. Tidak boleh menjadi Tim Sukses dari Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  5. Tidak boleh mengikuti kampanye pada waktu jam kerja;
  6. Tidak boleh menyimpan dan menempelkan dokumen, atribut, atau benda lain yang menggambarkan identitas Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden;
  7. Dilarang melakukan tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara resmi yang bertujuan mendukung Parpol, calon Legislatif, calon Presiden, dan calon Wakil Presiden.

Read Full Post »

Untuk menjadi seorang guru seseorang harus menguasai 4 kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu …

1.  Kompetensi Paedagogi ada 7 kemampuan yang tercakup dalam kompetensi ini yaitu

  • Mengenal karakteristik anak didik
  • Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
  • Pengembangan kurikulum
  • Kegiatan pembelajaran yang mendidik
  • Memahami dan mengembangkan potensi
  • Komunikasi dengan peserta didik
  • Penilaian dan evaluasi

2.  Kompetensi Sosial, meliputi :

  • Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
  • Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
  • Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru

3.  Kompetensi kepribadian , meliputi

  • Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif
  • Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat

4.  Kompetensi Profesional, meliputi :

  • Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
  • Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif

Read Full Post »

Older Posts »